Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyatakan dukungannya terhadap larangan sweeping atau penyisiran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) ke rumah-rumah makan selama bulan Ramadan. Keputusan ini sejalan dengan imbauan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya keributan.
Jaga Ketertiban dan Hindari Keributan
“Saya kira sudah betul larangan tersebut agar tidak terjadi keributan,” ujar Dadang Kahmad saat dihubungi pada Minggu (15/2/2026). Ia menekankan bahwa kewenangan untuk membuka atau menutup suatu tempat usaha hanya berada pada penegak hukum. Lebih lanjut, Dadang juga berharap agar umat beragama lain dapat menunjukkan sikap saling menghargai terhadap umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa.
“Sebaliknya diimbau kepada saudara-saudara yang tidak berpuasa untuk tidak demonstratif makan siang di tempat terbuka dan menghormati orang yang berpuasa, walaupun orang yang berpuasa tidak akan tergoda oleh hal-hal yang membatalkan puasa,” tambah Dadang.
Gubernur DKI Tegaskan Larangan Sweeping
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak diizinkan untuk melakukan penyisiran ke rumah makan selama bulan Ramadan. Imbauan ini disampaikan untuk menjaga suasana bulan puasa tetap damai dan rukun.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono Anung usai meresmikan gedung Gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/2/2026). Menurutnya, penyambutan Ramadan seharusnya diisi dengan kedamaian, bukan tindakan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa menyambut Ramadan itu harus penuh kedamaian dan kerukunan,” kata Pramono di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2). Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masa peribadatan berjalan dengan tertib.
Menjawab pertanyaan mengenai potensi sweeping tempat makan oleh ormas, Pramono secara tegas menyatakan larangan tersebut. “Saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping,” tegasnya.
