Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi membuka posko induk di Banda Aceh. Keputusan ini diambil mengingat Aceh merupakan wilayah yang terdampak paling parah oleh bencana.
Percepatan Pemulihan Menjadi Prioritas
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa kehadiran posko induk ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan. “Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” kata Safrizal, dilansir Antara, Sabtu (10/1/2026).
Safrizal sendiri telah ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berada langsung di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025. Ia menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat mungkin sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Prioritas utama difokuskan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat yang masih mengungsi, serta penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi.
Selain aspek fisik, posko induk juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik. “Selain yang sifatnya fisik, posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik, terutama kemajuan-kemajuan atas kerja yang telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan secara masif rekan-rekan media baik nasional maupun lokal, termasuk optimalisasi ruang sosial media,” ujar Safrizal.
Pembentukan Satgas dan Koordinasi Lintas Sektor
Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas, didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon, serta dewan pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Menindaklanjuti pembukaan posko, Mendagri memimpin rapat perdana Satgas Nasional bersama Menko PMK, Menteri PU, Seskab, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, serta para Sekjen kementerian/lembaga terkait. Rapat ini menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Mendagri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.
