Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kesetaraan yang diberikan kepada polisi wanita (polwan) untuk memimpin Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah ini dinilai sebagai wujud komitmen Polri dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
“Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri atas komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, juga apresiasi karena telah memberikan kesempatan setara kepada para Polwan dengan dibentuknya Dit PPA-PPO di 11 Polda dan juga 22 Satres PPA PPO di tingkat di Polres. Ini adalah sebuah komitmen bagaimana negara hadir untuk bersama-sama memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifatul kepada wartawan usai peluncuran Dit PPA-PPO di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2025).
Arifatul menambahkan, kepercayaan yang diberikan kepada polwan untuk memimpin Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda maupun Polres diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang terpadu. Dengan demikian, para korban akan mendapatkan kemudahan dan pendampingan yang menyeluruh.
“Kami berharap tentunya dengan keberadaan lembaga ini bisa mewujudkan layanan terpadu sebagaimana dari amanat Undang-Undang TPKS. Jadi kita bisa lebih memperkuat kolaborasi kita agar para korban yang mengalami kekerasan ini mendapatkan kemudahan untuk menyelesaikan persoalannya dan mendapatkan pendampingan yang menyeluruh,” tuturnya.
Senada dengan itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin juga mengapresiasi peresmian Dit PPA-PPO oleh Polri. Ia menilai langkah ini merupakan upaya perlindungan komprehensif bagi masyarakat, khususnya korban perdagangan orang.
“Kementerian P2MI mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Polri yang pada hari ini secara resmi membentuk Direktorat baru, yaitu Direktorat PPA dan PPO di Mabes Polri maupun di Polres seluruh Polri. Tentu ini sebuah upaya dalam bentuk melakukan perlindungan yang menyeluruh kepada masyarakat. Kami tentu memberikan apresiasi dan selamat atas terbentuknya Direktorat baru ini,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga mengungkapkan bahwa Kementerian P2MI telah menjalin kerja sama dengan Polri dalam melindungi WNI yang menjadi pekerja migran, mulai dari tahap pemberangkatan hingga penempatan di luar negeri.
“Hari ini juga melakukan MoU dengan Polri dalam konteks penguatan perlindungan bagi para pekerja migran, baik sebelum, maupun sedang, dan ketika, dan purna para pekerja migran. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa yang pertama adalah peningkatan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum berangkat, ketika penempatan, dan setelah penempatan. Jadi perlindungan menyeluruh dari negara,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyatakan kementeriannya telah berkolaborasi dengan Polri dalam merancang dan membangun tata kelola organisasi Dit PPA-PPO.
“Dan tentunya kami bersama-sama dengan Polri mendesain organisasi termasuk juga membangun tata kelolanya, bagaimana semua instansi pemerintah supaya bisa berkolaborasi,” ujar Rini.
Ia bersyukur KemenPAN-RB telah memberikan persetujuan pembentukan Dit PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres pada Juni 2025. Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan ke seluruh daerah untuk memastikan negara hadir dalam perlindungan kaum rentan, terutama anak dan korban perdagangan orang.
“Dan alhamdulillah di tahun, di bulan Juni tahun 2025, KemenPAN-RB telah memberikan persetujuan untuk pembentukan di 11 Polda dan 22 Polres. Dan tentunya tadi juga kami akan terus mengembangkan layanan-layanan ini untuk bisa ada di seluruh daerah untuk memastikan bahwa negara hadir untuk melakukan perlindungan kepada kaum rentan, terutama terhadap perlindungan kepada anak maupun perdagangan orang,” imbuhnya.
