Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengungkapkan rencana penambahan Direktorat Reserse Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) di sejumlah Polda. Penambahan ini akan menyasar daerah seperti Polda Kepulauan Riau (Kepri), Bali, hingga Polda Maluku Utara.
Komjen Dedi menyampaikan hal tersebut saat acara Bedah Buku Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/1/2026). Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau BP2MI mengenai pembentukan direktorat baru ini.
Penambahan Direktorat untuk Mitigasi TPPO
“Titik asal pelintas domestik ada di Sumatera Utara, wilayah-wilayah yang sudah kita bentuk Direktorat Reserse PPA/PPO-nya. Ada beberapa Polda yang belum, kami sudah diskusi dengan Wamen (Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/WammenP2MI/BP2MI), ada tambahan (pembentukan Ditres PPA-PP0) nanti untuk Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Utara (Kaltara), kemudian Bali, Banten, kemudian Maluku Utara (Malut),” jelas Komjen Dedi.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini menuturkan bahwa pembentukan Direktorat Reserse PPA-PPO baru di wilayah-wilayah tersebut merupakan langkah mitigasi terhadap kejahatan perdagangan orang.
“Ada beberapa polda yang akan kita persiapkan dalam rangka memitigasi secara maksimal terjadinya kejahatan TPPO,” ujarnya.
Pola Perlintasan TPPO di Asia Tenggara
Komjen Dedi kemudian memaparkan wilayah yang menjadi titik-titik eksploitasi dalam kurun waktu 2020-2023 di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebutkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja dan Filipina, dengan simpul transit di Thailand, Laos, dan Myanmar.
“Dalam simpul korban perdagangan manusia WNI selama 2020-2023, bahwa peta korban WNI di kawasan Asia dalam tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa pusat-pusat eksploitasi yang menonjol terjadi di Kamboja, Filipina, dengan simpul transitnya di Thailand, Laos, dan Myanmar,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia membandingkan pola perlintasan jaringan TPPO antara Indonesia dan Filipina. Perbedaan ini disebabkan oleh garis pantai kedua negara yang sangat luas, sehingga memiliki banyak titik masuk.
“Ada terjadi perbedaan pola (masuk jaringan TPPO), terutama di Indonesia dan Filipina. Ini negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, pintu masuknya banyak,” pungkasnya.
