Jakarta – Kepolisian RI menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak, sekaligus mengawal proses produksi dan memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Markas Besar Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan ini dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku wakil posko gugus tugas ketahanan pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng dalam keterangan yang diterima.
Peran Polri dalam Ekosistem Jagung
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Salah satu implementasi program ini telah dilakukan di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Petani di daerah tersebut telah menerima kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung mereka.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon senilai Rp 180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk untuk ekosistem pertanian jagung.
Jaga Stabilitas Harga dan Serapan Panen
Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Tujuannya adalah agar hasil panen petani tidak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang lebih baik. Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026, dengan harga Rp 6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp 6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ini diharapkan dapat mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jeratan tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap dapat memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani jagung Indonesia.
