Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebijakan zero tolerance, termasuk pencabutan izin permanen, bagi tempat hiburan malam yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (19/1/2026) saat penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).
PKS Dorong Sanksi Tegas untuk Tempat Hiburan Malam
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Hasan Abdullah, menyatakan bahwa Jakarta sebagai pusat hiburan malam memiliki risiko tinggi menjadi lokasi peredaran gelap narkotika. Ia menekankan pentingnya sanksi administratif yang tegas.
“Fraksi PKS mendorong diterapkannya kebijakan zero tolerance bagi tempat hiburan malam. Sanksi administratif yang tegas berupa pencabutan izin usaha secara permanen perlu diatur dalam Ranperda ini bagi tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika, tanpa ruang negosiasi,” kata Hasan dalam rapat yang turut dihadiri Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Hasan menambahkan bahwa ketegasan pemerintah adalah kunci dalam upaya pemberantasan narkotika. Menurutnya, Jakarta tidak boleh memberikan ruang bagi entitas usaha yang merusak moralitas bangsa demi keuntungan sepihak.
Dukungan Anggaran dan Pemanfaatan Dana
Selain sanksi tegas, PKS juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran untuk program P4GN. Fraksi ini mendorong pemanfaatan mekanisme earmarking atau penyisihan dana dari Pajak Rokok serta Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi narkotika.
Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen, dengan 50 persen di antaranya wajib dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. PKS mendesak agar potensi dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan panti rehabilitasi medis milik daerah di setiap wilayah kota serta program edukasi masif bertema bebas narkoba.
PKS juga meminta agar skema CSR dari BUMD maupun sektor swasta diarahkan secara transparan guna memperkuat ekosistem Jakarta bersih dari narkoba. Pelibatan sektor swasta dinilai penting untuk memperluas sumber daya, meningkatkan kesadaran, serta mendorong partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.
“Ranperda P4GN ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang tegas dan komprehensif dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Ibu Kota,” imbuh Hasan.
Gerindra Minta Pengawasan Obat Keras Diperketat
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan peredaran obat-obatan keras yang rawan disalahgunakan, seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, hingga Alprazolam. Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Adnan Taufiq, menilai peredaran obat keras tanpa resep dokter masih marak terjadi di sejumlah wilayah Jakarta.
“Fraksi Gerindra mendorong agar pemberian izin penjualan obat-obatan keras seperti Tramadol, Trihexyphenidyl, Alprazolam, dan obat sejenis lainnya diperketat. Ini mendesak mengingat tingginya potensi penyalahgunaan,” kata Adnan.
Menurut Adnan, praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter kerap ditemukan di wilayah-wilayah rawan, seperti kawasan Tanah Abang, sepanjang Jalan Raya Bogor, Jatinegara, hingga Mangga Besar. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta langkah tegas dari pemerintah daerah melalui dinas terkait.
Gerindra juga mendorong agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta diberikan kewenangan tegas untuk melakukan penertiban. Penertiban tersebut mencakup kegiatan razia, penutupan, hingga proses hukum terhadap toko kelontong, toko obat, dan apotek yang secara sengaja menjual obat keras kepada masyarakat umum tanpa disertai resep dokter.
“Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar ada efek jera. Tidak boleh ada lagi toko atau apotek yang menjual obat keras secara bebas,” ujarnya.
