Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengenai pembentukan koalisi permanen. PKS menegaskan bahwa konsep koalisi permanen seharusnya tidak disempitkan hanya untuk kepentingan elite politik semata.
Kepentingan Bangsa dan Negara
Almuzzammil Yusuf menyatakan bahwa koalisi permanen yang sesungguhnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia menekankan bahwa hal tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar kepentingan segelintir elite.
“Saya kira koalisi permanen itu permanennya adalah kepentingan bangsa dan negara. Itu yang permanen. Nggak bisa permanen diperkecil menjadi kepentingan elite, itu tidak boleh. Dalam konteks koalisi permanen dalam artian kita membangun bangsa dan negara yang terbaik untuk anak bangsa, iya,” ujar Almuzzammil usai acara buka bersama Partai NasDem di Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).
Belajar dari Aspirasi Publik
Lebih lanjut, Almuzzammil mengingatkan agar makna koalisi permanen tidak disalahartikan. Ia mengaitkan pentingnya memperhatikan aspirasi publik dengan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
“Tapi kalau koalisi permanen ditafsirkan menjadi yang sempit, saya kira kita belajar dari demo Agustus kemarin. Demo Agustus kemarin, demo di Nepal, demo di Bulgaria, saya kira kita belajar bahwa pemerintah di mana pun di negara di dunia ini harus memperhatikan aspirasi publik ya,” tuturnya.
Menurut Almuzzammil, koalisi permanen yang dibentuk oleh para elite harus benar-benar merepresentasikan dukungan dari rakyat. Ia menilai masyarakat Indonesia saat ini memiliki tingkat kritis yang tinggi dan mampu menyikapi berbagai persoalan dengan cerdas.
“Saya garis bawahi, koalisi permanen kita atas nama elite harus bersatu dengan atas nama rakyat. Di situ, nggak bisa elite koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri, ini nggak. Saya kira apa yang terjadi di Nepal itu seperti itu,” jelasnya.
“Sekarang rakyat sudah sangat pandai, sangat kritis. Nepal bisa seperti itu, Bulgaria bisa seperti itu ya, kita juga mengalami di Agustus kemarin. Jadi saya kira koalisi permanen itu adalah mempertemukan antara kehendak rakyat dan keinginan elite itu bersatu. Itulah yang ada di tujuan berbangsa-bernegara kita di konstitusi,” imbuhnya.
Wacana Koalisi Permanen Golkar
Wacana mengenai koalisi permanen ini pertama kali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Gagasan ini bahkan menjadi salah satu poin kesepakatan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” demikian bunyi keterangan tertulis dari Ketum Golkar Bahlil Lahadalia pada Minggu (21/12/2025).
Bahlil memaparkan bahwa tujuan pembentukan koalisi permanen adalah untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Golkar berharap adanya stabilitas politik selama proses pemerintahan berlangsung.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” pungkas Bahlil.
