Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dibahas secara jernih dan mendalam dari sisi akademik. Pernyataan ini menanggapi usulan PDI Perjuangan (PDIP) yang mendorong pelaksanaan pilkada langsung dengan sistem e-voting.
“Kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan?” ujar Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (13/1/2026).
Kholid menekankan pentingnya sistem pilkada di Indonesia yang mampu meminimalisasi praktik politik uang. Ia berpendapat bahwa kualitas politik sangat bergantung pada sistem yang diterapkan.
“Salah satunya. Salah satu faktor penting itu. Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic?” ucap anggota DPR RI ini.
Ia menambahkan, “Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur ya, sistem politik itu dijalankan.”
Lebih lanjut, Kholid mengemukakan bahwa sistem politik yang membutuhkan biaya besar cenderung menghasilkan pemerintahan yang tidak berjalan optimal.
“Kalau sistem politiknya itu high cost, maka yang hasilnya adalah ya high cost democracy. High cost democracy hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik,” jelas Kholid.
“Masyarakat memilih apa namanya? Karena politik uangnya sangat besar, ya ini yang kualitas demokrasi tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga,” pungkasnya.
PDIP Usulkan E-Voting untuk Pilkada Langsung
Sebelumnya, PDIP menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan pilkada yang tetap digelar secara langsung. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai upaya menekan tingginya biaya dalam penyelenggaraan pilkada.
PDIP menilai pilkada langsung sangat krusial untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan di tingkat daerah. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun.
“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun,” kata Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu,” sambung dia.
