Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menimbang masukan dari berbagai pihak terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa partainya belum mengambil keputusan final mengenai usulan tersebut.
Kajian Internal dan Masukan Publik
Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa di internal PKS masih terdapat perbedaan pandangan. Sebagian kader mendukung sistem Pilkada langsung oleh rakyat, sementara yang lain mempertimbangkan opsi Pilkada melalui DPRD. “Masih menimbang masukan dari beberapa NGO (Non-Governmental Organization),” ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (8/1/2025).
Ia menambahkan, “Masih punya pendukung keduanya.” Pihaknya berkomitmen untuk mengkaji secara mendalam sistem Pilkada sebelum menentukan sikap resmi.
Respons terhadap Hasil Survei LSI Denny JA
Menanggapi hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menunjukkan mayoritas responden menolak Pilkada melalui DPRD, Mardani Ali Sera menghargai hak publik untuk bersuara. Ia mengakui bahwa usulan tersebut berpotensi menghapus hak pilih langsung masyarakat setiap lima tahun sekali.
“Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan,” kata Mardani. Namun, ia juga menekankan bahwa pendukung Pilkada melalui DPRD memiliki argumen yang perlu didiskusikan.
“Tapi pendukung Pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data,” tambahnya.
Detail Survei LSI Denny JA
Sebelumnya, LSI Denny JA merilis hasil survei terkait usulan Pilkada melalui DPRD. Survei tersebut menemukan bahwa 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan wacana tersebut. Kelompok Generasi Z menjadi penolak paling keras.
Responden diberi pertanyaan, “Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD.” Hasilnya adalah sebagai berikut:
- Kurang setuju/tidak setuju sama sekali: 66,1%
- Sangat setuju/cukup setuju: 28,6%
- Tidak tahu/tidak jawab: 5,3%
“Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD,” ujar Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
