Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wakil Ketua Umum PKN, Gerry Habel Hukubun, menilai gagasan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap demokrasi.
Biaya Tinggi dan Suara yang Terbeli
Gerry Habel Hukubun menyatakan bahwa Pilkada yang dipilih secara langsung memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ia mengkhawatirkan bahwa biaya tinggi tersebut seringkali berujung pada praktik pembelian suara dukungan.
“Yang saya lihat cost-nya berlipat kali ganda. Dan ujung-ujungnya cost-nya untuk mendapatkan suara dukungan,” ujar Gerry kepada wartawan, Sabtu (3/1/2026).
Meskipun Pilkada langsung dinilai menumbuhkan semangat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin, Gerry melihat adanya fenomena di mana suara pemilih lebih mudah dikonversi menjadi uang. Hal ini, menurutnya, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih berada di garis kemiskinan.
“Semakin hari pemilih semakin cerdas untuk menguangkan suaranya ketimbang memilih yang memang terbaik. Kenapa demikian? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada di garis kemiskinan, yang di mana uang adalah cara paling ampuh untuk mengatur kemiskinan,” jelasnya.
Ia menambahkan, “Selama isi perut belum terisi, manusia cenderung susah menggunakan logikanya, karena dia masih mengejar logistik.”
Mekanisme Pilkada via DPRD
Lebih lanjut, Gerry Habel Hukubun berharap jika Pilkada kembali dipilih melalui DPRD, mekanisme dan tata caranya dapat diatur menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya.
“Namun tentunya jika dikembalikan ke DPRD yang pilih, saya harapkan bisa diatur mekanisme dan tata caranya yang lebih baik dibandingkan sebelumnya,” tuturnya.
Ia juga menyoroti siklus korupsi yang mungkin terjadi akibat tingginya biaya politik. “Cost semakin gede. Jadi pas menjabat, harus kejar BEP (break even point), lalu ditangkap KPK atau kejaksaan karena kedapatan korupsi. Sebetulnya cost kepala daerah ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka mengeluarkan biaya besar untuk jadi kepala daerah,” sambungnya.
Usulan Partai Golkar dan Tanggapan PSI
Wacana Pilkada melalui DPRD sebelumnya juga diusulkan oleh Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Selain itu, Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/12/2025), menyatakan bahwa partainya mengusulkan Pilkada dilaksanakan melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga memberikan tanggapan. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menyatakan bahwa jika wacana tersebut merupakan inisiatif pemerintah, maka partai-partai koalisi wajib mendukung.
“Begini, ini kan ketika kita bicara ini kan berarti bicara koalisi kan. Kalau kemudian ini menjadi inisiatif dari Golkar ya berarti kan dari koalisi pemerintah, iya kan? Jadi kalau ini menjadi inisiatif pemerintah maka menurut saya tidak ada alasan bagi partai koalisi semua setuju harus mendukung,” ujar Ahmad Ali saat dihubungi.
Ahmad Ali menekankan pentingnya komitmen partai koalisi untuk mendukung semua program dan kebijakan pemerintah, baik di eksekutif maupun legislatif. Ia juga menyinggung partai koalisi yang mungkin bersikap berbeda jika suatu kebijakan tidak menguntungkan partainya, namun menerima jika ada tawaran kursi menteri.
“Sekali lagi PSI tidak boleh kemudian memberikan pendapat pribadi. Kalau itu menjadi sikap pemerintah, maka tidak ada syarat yang harus diberikan oleh PSI selain mendukung itu,” tegasnya.
