Upaya penuh negara dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana ditegaskan sebagai prioritas nasional oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pembangunan kembali Aceh bukan sekadar pemulihan infrastruktur, melainkan manifestasi nyata dari solidaritas kebangsaan yang menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.
Aceh Bagian dari NKRI
“Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026). Ia menambahkan, “Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua.”
Penegasan ini disampaikan Muzani saat pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI dalam rangka penyerahan bantuan untuk korban bencana di delapan kabupaten di Aceh, yang berlangsung di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi intensif antara Pimpinan MPR RI dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Pembahasan difokuskan pada berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat akibat bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada penghujung November 2025.
Usulan Badan Rekonstruksi Khusus
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini sebagai ‘tsunami kedua’, mengingat besarnya dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani. Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus, serupa dengan yang dibentuk pascatsunami Aceh sebelumnya, guna mempercepat proses pemulihan.
Aspirasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan mendapat respons positif. “Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujar Muzani.
Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan MPR RI juga menerima paparan dari Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah dan laporan Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian mengenai perkembangan penanganan di lapangan. Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB), dan seluruh jajaran pemerintah.
“Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan,” kata Muzani. Ia juga memastikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) terus menjamin pelayanan rumah sakit dan puskesmas bagi masyarakat terdampak. Seluruh langkah ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo yang bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.
Dukungan Tradisi Meugang dan Kebutuhan Mendesak Lainnya
Meskipun dalam keterbatasan, Pemprov Aceh memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan untuk tradisi Meugang guna menyambut Ramadan. Pimpinan MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat Aceh.
“Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur’an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu,” tutur Muzani.
Selain itu, Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan, termasuk pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode untuk mendukung operasional alat berat, penanganan keterbatasan ternak akibat bencana, serta keberlanjutan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh.
Bantuan Kemanusiaan Diserahkan
Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah (Al-Qur’an dan perlengkapan salat). Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, dan Bener Meriah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan,” kata Muzani. Ia menambahkan, “Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik.”
Rombongan Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2) pagi, disambut tarian tradisional khas Aceh, Tari Ranup Lampuan. Kunjungan diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.
Kehadiran Pimpinan MPR RI di Aceh menjadi simbol komitmen negara untuk bangkit bersama, menunjukkan bahwa semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitan Aceh meski dilukai bencana.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar juga turut mendampingi.
