Berita7 — JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menekankan pentingnya pengembangan perdagangan karbon (carbon trading) di Indonesia yang tidak semata-mata berorientasi bisnis. Ia berharap agar sektor ini dapat menjadi instrumen strategis yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Trading carbon jangan hanya dipandang sebagai instrumen bisnis atau perdagangan internasional semata. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai ekonomi dari karbon dapat dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat adat, petani hutan, nelayan, dan seluruh komunitas yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Sari Yuliati dalam keterangannya pada Selasa (21/7/2026).

Menurutnya, perdagangan karbon berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang selaras dengan visi pembangunan nasional berbasis ekonomi hijau. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada tata kelola yang akuntabel, kepastian regulasi, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil.

“Ekonomi hijau bukan sekadar mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau, meningkatkan investasi berkelanjutan, memperkuat industri rendah karbon, dan menghadirkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Sari Yuliati mendorong pemerintah untuk memastikan pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra utama dalam setiap proyek karbon, bukan hanya sebagai objek pembangunan. Hal ini penting agar insentif ekonomi yang dihasilkan dari perdagangan karbon dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berkontribusi dalam menjaga kawasan konservasi dan sumber daya alam.

Lebih lanjut, DPR RI berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan demi memastikan pelaksanaan perdagangan karbon berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ia menilai kredibilitas Indonesia di pasar karbon global perlu dibangun melalui tata kelola yang kuat agar mampu menarik investasi hijau tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Sari Yuliati optimistis bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat dan sinergi antara pemerintah, DPR RI, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat, Indonesia dapat memimpin dalam ekonomi hijau di kawasan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan selaras demi mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pemasok kredit karbon bagi dunia. Kita harus mampu menjadikan perdagangan karbon sebagai instrumen pembangunan nasional yang memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,” tegasnya.