Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menanggapi perbedaan pendapat antara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mencuat di media sosial terkait anggaran kapal. Kholid menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan secara internal di rapat kabinet.
“Kalau boleh saran, sebaiknya diselesaikan di rapat kabinet, ya, bukan di medsos,” kata Kholid saat dihubungi pada Rabu, 11 Februari 2026.
Menurut Kholid, para menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menunjukkan kesatuan suara. Ia menekankan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri KKP berada di bawah satu komando Presiden Prabowo.
“Menkeu dan Menteri KKP kan satu komando di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ucapnya.
Kholid mengakui bahwa perbedaan pandangan antarmenteri adalah hal yang wajar terjadi. Namun, ia berharap para menteri dapat mengedepankan kesolidan dan sinergi dalam menjalankan tugasnya.
“Perbedaan pandangan antara menteri itu wajar, tapi perlu diselesaikan dengan semangat soliditas pemerintahan dan membawa solusi. Harusnya bisa bangun titik temu dan sinergi,” ujarnya.
Kronologi Perbedaan Pendapat
Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono memberikan tanggapan terhadap pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran kapal yang disebut telah cair. Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan bahwa anggaran kapal dari Kementerian Keuangan telah dicairkan, namun industri galangan kapal belum juga menerima pesanan.
Menanggapi hal tersebut, Trenggono meminta Purbaya untuk mengecek langsung kepada jajarannya di Kementerian Keuangan mengenai status pencairan anggaran tersebut.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” pinta Trenggono dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @swtrenggono, seperti dilansir detikfinance pada Selasa, 10 Februari.
Trenggono kemudian menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud sebenarnya didanai melalui anggaran kredit dari Inggris. Ia menegaskan bahwa Indonesia memang memiliki rencana untuk membangun 1.500 kapal ikan bekerja sama dengan Inggris.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegas Trenggono.
Pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa disampaikan saat menghadiri acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia menyatakan keheranannya karena KKP belum juga melakukan pemesanan kepada industri galangan di dalam negeri, padahal Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.
