Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa penataan lahan di kawasan rawan sekitar Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, akan segera dibahas bersama lintas pemangku kepentingan. Pembahasan ini akan melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT Pertamina (Persero).
Pembahasan Tripartit untuk Isu Sensitif
Nusron Wahid menyampaikan hal tersebut usai acara penyerahan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (13/2/2026). Menurutnya, penanganan kawasan rawan di sekitar depo BBM tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak. Hal ini dikarenakan menyangkut aspek keselamatan publik dan kewenangan yang melibatkan berbagai pihak.
“Untuk isu Plumpang, nanti kita bahas lebih lanjut. Karena ini isunya sangat sensitif dan harus melibatkan tripartit, antara Pak Gubernur, kami, dengan pihak Pertamina. Kami berdua belum tentu bisa menyelesaikan masalah kalau tidak ada tripartit,” ujar Nusron.
Ia menegaskan bahwa rencana pengamanan zona penyangga atau buffer zone di kawasan sekitar depo bahan bakar minyak (BBM) memang sudah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir. Namun, pola penataan dan skema penanganannya masih akan difinalkan bersama.
Dukungan Pemprov DKI untuk Solusi Pertanahan
Kawasan yang dimaksud berada di sekitar Depo Pertamina Plumpang, yang selama ini dikategorikan sebagai area berisiko tinggi. Oleh karena itu, penataan ruang dan status lahannya perlu dibahas secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya akan mendukung penuh langkah penataan pertanahan yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN. Dukungan ini termasuk skema hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) untuk penyelesaian konflik lahan yang sudah ditempati warga.
“Apa yang disampaikan Pak Menteri secara prinsip pasti kami akan dukung. Karena itu akan memberikan manfaat yang semaksimal bagi penyelesaian, penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang ada di Jakarta,” kata Pramono.
Menurutnya, persoalan pertanahan di Jakarta merupakan realitas kota besar yang membutuhkan solusi legal dan administratif. Solusi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi masyarakat dan aset negara.
Latar Belakang Kebakaran Depo Plumpang
Sebagai informasi, insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang terjadi pada Maret 2023. Peristiwa tragis tersebut merenggut nyawa sedikitnya 33 orang. Akibat kebakaran itu, dorongan untuk membangun buffer zone di sekitar depo kembali mengemuka guna menekan potensi warga menjadi korban jika terjadi insiden serupa di masa mendatang.
