JAKARTA – Pemerintah terus menggenjot upaya pemulihan pascabencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi erat lintas kementerian dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk memastikan pembangunan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar berjalan cepat dan tepat sasaran.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memimpin rapat koordinasi untuk menyinkronkan percepatan pembangunan hunian serta pemulihan fasilitas publik bagi warga terdampak bencana. Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengaturan BUMN, serta sejumlah BUMN konstruksi yang terlibat langsung dalam penanganan pascabencana.
Dalam rapat tersebut, evaluasi progres pembangunan hunian, pemulihan fasilitas publik, serta pembagian peran kementerian dan BUMN menjadi fokus utama demi efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Teddy menyampaikan target rampungnya pembangunan rumah hunian di sejumlah wilayah terdampak. “Dalam dua minggu ke depan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman dan Agam akan jadi dan siap digunakan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1/2026).
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga memprioritaskan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum, termasuk jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran. Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BUMN Konstruksi, salah satunya PT PP (Persero) Tbk (PTPP), untuk memastikan pemulihan infrastruktur vital dapat segera mengembalikan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan hunian tambahan di Aceh ditargetkan selesai pada awal Februari. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan bupati dan wali kota setempat untuk menyesuaikan kebutuhan warga terdampak yang beragam. “Ada yang ingin disiapkan hunian, ada yang ingin memperbaiki sendiri, ada yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya yang lain dan lain sebagainya,” jelas Teddy.
Dukungan BUMN konstruksi juga krusial sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal. PT PP (Persero) Tbk (PTPP) aktif berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam membuka akses jalan, menangani longsor, serta memulihkan konektivitas antardaerah di Aceh dan Sumatera Utara, termasuk pada ruas strategis seperti Bireuen-Takengon.
Memasuki fase pemulihan lanjutan, peran PTPP bersama Danantara dan BP BUMN difokuskan pada penyediaan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir. Pemerintah menargetkan penyediaan hingga 15.000 unit huntara dalam tiga bulan ke depan di berbagai wilayah terdampak bencana.
PTPP terlibat dalam pembangunan 600 unit huntara di Aceh Utara. Khusus di Aceh Tamiang, Danantara menginisiasi pembangunan 600 unit hunian sementara, dengan PTPP bertanggung jawab pada pembangunan tahap awal sebanyak 94 unit. Hunian sementara ini dibangun dengan sistem panggung dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti MCK, tandon air, musala, jalan pedestrian, drainase, serta sistem utilitas kawasan.
Hingga awal Januari 2026, sebanyak 30 unit huntara di Aceh Tamiang telah selesai, sementara sisanya ditargetkan rampung secara bertahap. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur adalah bagian penting dari proses kebangkitan masyarakat pascabencana.
“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur. Warga juga membutuhkan tempat tinggal yang aman agar bisa kembali menata aktivitas sehari-hari. Melalui kolaborasi yang diinisiasi Danantara, PTPP mendukung penyediaan hunian sementara ini sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujar Joko.
Ia menambahkan, komitmen PTPP tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata. “Kami percaya pemulihan infrastruktur adalah fondasi awal agar masyarakat dapat bangkit dan kembali bergerak. PTPP akan terus hadir, bekerja, dan mendampingi proses pemulihan ini sampai tuntas,” tutup Joko.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan BUMN konstruksi, pemerintah berharap proses pemulihan pascabencana dapat berjalan menyeluruh, tidak hanya pada aspek infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
