Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan merumuskan sikap politiknya terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keputusan ini rencananya akan diambil setelah rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 tahun 2026 selesai dilaksanakan.
Menunggu Masukan Daerah
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih ini mengedepankan prinsip demokrasi dengan mendengarkan aspirasi dari seluruh perwakilan kader di daerah. “Sikap politiknya, karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan,” ujar Hasto kepada wartawan di sela-sela rakernas partai di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Hasto menekankan bahwa sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, PDIP akan menjadikan seluruh masukan dari peserta rakernas sebagai bahan pertimbangan utama. “Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia, jadi seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas,” tuturnya.
Menghormati Kedaulatan Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan bahwa rakernas hari ini menayangkan perjuangan, rekam jejak, dan biografi politik Presiden pertama RI, Soekarno, serta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Penayangan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali prinsip kedaulatan rakyat yang selalu dipegang teguh oleh partai.
“Tadi ditayangkan seluruh rekam jejak biografi politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dalam biografi tersebut disebutkan tugas dari Presiden kelima saat itu ketika mengadakan pemilu presiden secara langsung yang pertama,” ungkap Hasto.
Ia melanjutkan, Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan tersebut mengingatkan pentingnya menjaga prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit reformasi. “Dan, dengan rakyat yang berdaulat, dengan pemimpin dipilih secara langsung, ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemimpin, tapi juga tanggung jawab pemimpin untuk menghasilkan program-program sesuai dengan aspirasi rakyat yang digali pada saat kampanye,” pungkasnya.
