Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi keputusan pemerintah Indonesia yang bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina. PDIP secara tegas mendorong agar upaya perdamaian global, khususnya terkait Palestina, lebih difokuskan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dorongan Melalui PBB
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap partainya adalah mendorong seluruh upaya perdamaian melalui PBB. Menurutnya, Indonesia seharusnya memperkuat sistem internasional yang berkeadilan dan lebih damai melalui forum PBB.
“Sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2026).
Hasto menambahkan bahwa Indonesia telah membangun solidaritas dengan bangsa-bangsa lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui kepemimpinan yang kuat. Hal ini, menurutnya, yang harus terus ditonjolkan dalam diplomasi internasional.
“Itu yang harus ditonjolkan,” tegasnya.
Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia
Lebih lanjut, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP mendorong upaya perdamaian global melalui sistem internasional yang berkeadilan. Ia mengungkit kembali jejak sejarah politik luar negeri Indonesia yang telah menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan perdamaian.
Beberapa gerakan perdamaian dunia yang pernah digagas oleh Presiden Soekarno, seperti Konferensi Asia Afrika (KAA) hingga Conference of the New Emerging Forces (CONEFO), menjadi bukti nyata. “Sejarah politik luar negeri Indonesia sudah menunjukkan rekam jejaknya melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Nonblok, dan CONEFO. Hal ini harus menjadi daya leverage kita untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” tambah Hasto.
Konteks Board of Peace
Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto hadir dalam perkenalan anggota dewan tersebut di Gaza. Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian. Perkenalan dewan ini berlangsung dalam annual meeting di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1), yang dipimpin oleh Donald Trump. Presiden Prabowo menjadi salah satu kepala negara atau kepala pemerintahan yang hadir langsung.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini diharapkan dapat menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara atau two-state solution. Hal ini penting agar tidak menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina. Indonesia akan menggunakan partisipasinya di Dewan Perdamaian untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina.
