Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk menyampaikan data kebutuhan pascabencana banjir dan longsor secara presisi, tepat, dan akurat. Langkah ini krusial agar intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi di daerah terdampak.
Perencanaan Menyeluruh Pascabencana
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah berdialog langsung dengan berbagai daerah yang dilanda bencana. Dari peninjauan lapangan, diperoleh gambaran bahwa penanganan pascabencana harus berbasis pada perencanaan menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran.
“Kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda) menjadi kunci utama,” ujar Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2025). Ia menambahkan, “Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan.”
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).
Relaksasi Dana Transfer Daerah dan Intervensi Lintas Kementerian
Pada kesempatan yang sama, Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah di ketiga provinsi tersebut. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas.
Pemerintah juga mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Bima berharap daerah penerima relaksasi TKD dapat memprioritaskan penggunaannya untuk penanganan bencana dan mendukung daerah terdampak di sekitarnya.
Selain TKD, pemerintah menyiapkan berbagai intervensi lintas kementerian. Ini mencakup bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat segera pulih.
Penguatan Pelayanan Publik dan Dukungan DPR RI
Untuk memulihkan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri telah menerjunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk membantu operasional kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi personel dari unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam pengawasan maupun kebijakan. “Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri pula oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
