Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyampaikan sikap kerasnya terkait penyerangan militer Amerika Serikat ke Venezuela yang berujung pada penahanan Presiden Nicolas Maduro. Tindakan yang disebut sebagai aksi imperialistik ini dikecam oleh PRIMA sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan negara lain.
Tindakan Sepihak AS
Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (3/1/2026) ini mengejutkan dunia. Militer Amerika Serikat di bawah perintah Presiden Donald Trump dilaporkan menyerang Venezuela atas dasar penegakan hukum dan dugaan kartel perdagangan obat-obatan terlarang. Presiden Nicolas Maduro pun ditahan dan dibawa ke Amerika Serikat.
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sekaligus Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa tuduhan terhadap Presiden Maduro adalah dalih belaka. Ia menyatakan bahwa alasan sebenarnya adalah keinginan AS untuk menguasai kekayaan minyak Venezuela.
“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menentang segala penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan politik luar negeri yang dilandasi cita-cita kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).
Kecaman dan Implikasi Internasional
Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (DPP Partai PRIMA) secara tegas mengecam aksi tersebut. Menurut mereka, serangan militer dan penculikan Presiden Maduro tidak hanya menghina kedaulatan Venezuela, tetapi juga melecehkan hukum dan komunitas internasional.
Agus Jabo menambahkan bahwa tindakan ini dapat menciptakan preseden buruk, di mana negara yang lebih kuat merasa berhak melakukan intimidasi terhadap negara yang lebih lemah.
Sebagai bagian dari koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai PRIMA melihat adanya peluang bagi Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan pembebasan Presiden Maduro. Hal ini diharapkan dapat mencegah eskalasi ketegangan global.
“Bagi Indonesia, DPP Partai PRIMA memandang kejadian ini sekaligus sebagai pengingat, bahwa kepentingan imperialisme dan neokolonialisme, yang sering disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, masih hidup untuk mengincar berbagai sumber daya ekonomi yang seharusnya menjadi hak Rakyat Indonesia,” pungkasnya.
