Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi, menyatakan bahwa jabatan Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini berstatus ilegal. Penilaian ini didasarkan pada dugaan pengabaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Suhartoyo.
Kritik Terhadap Proses Pengangkatan Ketua MK
Rullyandi menyampaikan pandangannya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026). Ia mengemukakan bahwa PTUN telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, menyatakan SK pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK batal dan memerintahkan untuk dicabut.
“Saya berpendapat ini, mohon maaf, apakah hari ini Ketua MK kita itu Ketua MK yang sah? Saya berpendapat Ketua MK hari ini adalah Ketua MK ilegal. Doktor Suhartoyo adalah Ketua MK ilegal,” tegas Rullyandi.
Ia menambahkan, pasca putusan PTUN, seharusnya berlaku mekanisme konstitusional yang mengatur pemilihan Ketua MK. Menurutnya, Ketua MK harus dipilih melalui rapat pleno oleh para hakim konstitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK, dan wajib mengucapkan sumpah jabatan.
Rullyandi mengaku tidak menemukan adanya proses pengucapan sumpah jabatan setelah terbitnya SK Nomor 8 Tahun 2024 yang ditandatangani Suhartoyo pada 30 Desember 2024. Kondisi ini dinilainya bertentangan dengan prinsip negara hukum.
“Harusnya ketika terjadi kekosongan, maka berlakulah mekanisme konstitusional. Ketua MK menurut UUD ’45 dipilih dari dan oleh para hakim MK dan diselenggarakan rapat pleno sesuai dengan Undang-Undang MK, dan ketika dipilih, maka dia wajib mengucap sumpah jabatan di hadapan mahkamah,” jelasnya.
“Saya menyelidiki di website-nya, oh tidak ada setelah kejadian itu SK 8 tahun 2024 itu yang diterbitkan oleh Pak Suhartoyo tanggal 30 Desember 2024, ternyata tidak ada sumpah pengambilan pengucapan sumpah jabatan,” sambung Rullyandi.
Perbandingan dengan Kasus Bupati Talaud
Untuk mengilustrasikan pentingnya prosedur hukum, Rullyandi menyinggung kasus Bupati Talaud, Elly Lasut. Meskipun telah memenangkan pilkada, pelantikan Elly Lasut sempat tertunda selama dua tahun demi menghormati prosedur hukum dan konstitusi.
“Bayangkan coba, 2 tahun dia nggak berani memimpin sebagai bupati, padahal sudah menang di MK, Pak. Cuman menghormati, belum dilantik, Pak. Lah ini Ketua MK nggak pernah disumpah, kok dia bisa mimpin sidang gitu loh?” kritiknya.
Ia juga menyoroti bahwa rapat pleno yang tercantum di website MK terkait pengangkatan Suhartoyo adalah rapat pleno tahun 2023, yang merujuk pada SK pengangkatan yang telah dibatalkan oleh PTUN.
“Tapi kalau kita lihat website-nya Mahkamah Konstitusi, ya, Pak Suhartoyo itu rapat plenonya adalah rapat pleno tahun 2023 yang ada dalam SK pengangkatan yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan TUN. Naudzubillah min dzalik, Pak,” ungkapnya.
Pandangan Terhadap Produk MK dan Reformasi
Rullyandi menilai bahwa seluruh hakim konstitusi melakukan pembiaran terhadap kepemimpinan Ketua MK yang dianggapnya ilegal. Akibatnya, ia berpendapat banyak produk putusan MK yang dinilai “melenceng”.
“Saya akademisi memandang, ini nggak bener. Oleh karena itu, semua saya anggap tidak negarawan. 9-9 nya tidak negarawan. Kenapa? Karena ada pembiaran terhadap Ketua MK ilegal. Karena itulah produk-produk yang dihasilkan ini banyak yang melenceng oleh negarawan-negarawan sekarang yang di MK,” ujarnya.
Sebagai contoh, Rullyandi menyebut putusan MK Nomor 135 yang dianggapnya mengubah UUD 1945 dengan mengatur pelaksanaan pemilu lebih dari lima tahun. Ia menekankan perlunya reformasi di tubuh MK.
“Contoh sederhana, siapa yang bisa merubah Undang-Undang Dasar ’45? Adalah MPR. Tapi, putusan MK 135 itu merubah Undang-Undang Dasar ’45. Pemilu dilaksanakan lebih dari 5 tahun. Apa benar cara kita bernegara begitu? Nah, oleh karena itu perlu juga dilakukan reformasi di MK,” tuturnya.
Tanggapan DPR
Menanggapi masukan Rullyandi, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pandangan tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk perluasan agenda Panja Reformasi.
“Ditambah lagi, reformasi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan MK gitu ya. Panjanya ditambahin,” kata Habiburokhman.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menilai kritik tersebut relevan. Ia mengakui bahwa banyak putusan MK yang kurang jelas dan menimbulkan polemik di masyarakat.
“Ini terus terang luar biasa bagi kami terutama bahwa kaitan soal TAP MPR. Ada beberapa hal, sebetulnya ini kan di luar ini terkait reformasi. Kita bikin ada… Kalau tadi reformasi MK boleh juga nanti itu. Nanti kita lihat itu,” ujar Rano.
“Karena memang banyak putusan MK ini agak-agak kabur-kabur, sifatnya enggak jelas hari ini gitu loh. Harusnya kalau poinnya jelas lebih enak dia,” tambahnya.
MK Tegaskan Suhartoyo Sah Jadi Ketua
Di sisi lain, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, menegaskan bahwa putusan PTUN tidak membatalkan jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.
“Putusan PTUN tidak pernah menyatakan pengangkatan Bapak Suhartoyo sebagai ketua tidak sah,” kata Saldi kepada wartawan pada Selasa (4/11).
Menurut Saldi, pemilihan Suhartoyo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. MK menilai tidak ada aturan yang dilanggar dalam proses pemilihan tersebut.
“Putusan tersebut hanya meminta untuk memperbaiki penerbitan SK, karena secara substansi proses pemilihan Bapak Suhartoyo sudah sesuai dengan ketentuan hukum,” pungkasnya.
