Berita

Operasi Gaktib-Yustisi 2025: Puspom TNI Catat Penurunan Pelanggaran Prajurit Hingga 40%

Advertisement

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mencatat adanya penurunan signifikan dalam angka pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit selama pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi pada tahun 2025. Penurunan ini dilaporkan mencapai 40,64% untuk Operasi Yustisi.

Penurunan Angka Pelanggaran

Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, menyatakan bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, terjadi penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun sebelumnya. “Operasi Gaktib mengalami penurunan dari 456 pelanggaran menjadi 432 pelanggaran atau turun 5,62%. Sedangkan Operasi Yustisi menurun dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau turun 40,64%,” ungkapnya di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026).

Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Yusri Nuryanto menilai bahwa penurunan angka pelanggaran ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan prajurit TNI. Puspom TNI secara aktif mengedepankan strategi edukasi dan sosialisasi sebagai upaya preventif untuk menekan angka pelanggaran hukum.

Selain itu, ia menekankan pentingnya prajurit untuk terus mengikuti perkembangan teknologi guna mencegah kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial. “Prajurit Polisi Militer TNI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki mental ideologi yang kuat serta pemahaman hukum yang luas. Selain itu, perlu terus dibangun kesamaan persepsi dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari gesekan di lapangan,” jelasnya.

Advertisement

Pengembangan Operasi ke Depan

Menyikapi hasil positif ini, Puspom TNI berencana untuk kembali menggelar operasi serupa pada tahun ini. Yusri menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi memiliki tujuan utama untuk menjaga kepatuhan hukum dan profesionalisme prajurit TNI.

“Oleh karena itu, pelaksanaan operasi tahun ini harus terus dikembangkan ke arah peningkatan profesionalisme petugas maupun subjek hukum melalui pendekatan edukatif, karena esensi operasi ini adalah proses lanjutan dari upaya pencegahan sekaligus penyelesaian pelanggaran hukum di lingkungan TNI,” tutupnya.

Advertisement