Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dalam persiapan dan pelaksanaan Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang akan digelar di Bali pada 8-9 Juni mendatang. Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modal di sektor kelautan nasional.
Laut sebagai Sistem Tata Kelola Inovatif
Pada OIS 2026, keterbukaan informasi diposisikan sebagai enabler utama untuk Stream D – Ocean as a Governance & Innovation System. Konsep ini memandang laut tidak hanya sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai sistem tata kelola yang memerlukan data terbuka, inovasi, dan partisipasi dari berbagai pihak.
“Ini menjadi bagian penting untuk pembangunan ekonomi biru, bagaimana kita mengangkat potensi-potensi ekonomi biru dari laut ini, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan negara,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Hendra menjelaskan bahwa Forum Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lingkup KKP sebelumnya telah membahas urgensi OIS 2026 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelautan. Ia menyoroti potensi investasi yang belum tergali optimal, seperti pemanfaatan komoditas laut dalam untuk industri farmasi dan pemanfaatan alga merah sebagai bahan baku plastik ramah lingkungan.
Data Kredibel Kunci Tarik Investor
Untuk menarik minat investasi, Hendra menekankan pentingnya data yang lengkap, kredibel, dan mudah diakses. Informasi mengenai kebijakan juga krusial bagi investor dalam pengambilan keputusan.
“Keterbukaan membangun kepercayaan. Tanpa transparansi, tidak ada legitimasi kebijakan, tanpa kepercayaan, tidak ada kolaborasi, tanpa kolaborasi, sulit mencapai dampak nyata ekonomi biru,” tegasnya.
Saat ini, KKP fokus pada tiga pilar keterbukaan informasi publik: keterbukaan data, penerapan teknologi, serta komitmen membangun kepercayaan masyarakat. KKP terus berupaya meningkatkan kualitas, integrasi, dan aksesibilitas data kelautan dan perikanan.
Sinergi Komunikasi dan AI untuk Ekonomi Biru
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Adita Irawati, menekankan pentingnya strategi komunikasi yang efektif untuk mempromosikan potensi ekonomi biru menuju OIS 2026. Ia menyerukan sinergi multipihak agar penyebaran informasi dapat dilakukan secara masif, terukur, dan efektif.
“Narasi besarnya membuka potensi ekonomi biru. Bersama KKP selanjutnya akan diturunkan dalam narasi turunan dalam membuka potensi ekonomi biru itu apa saja sih? Laut sebagai pusat aktivitas ekonomi, laut sebagai potensi untuk manfaat energi, kekayaan hayati, ketahanan wilayah pesisir dan sebagainya. Ini yang harus kita turunkan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan navigasi monitoring untuk memahami arah perbincang publik ada di mana,” jelas Adita.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset, dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri, mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat pengolahan data dan informasi kelautan dan perikanan.
“AI mampu memberikan tools untuk bisa melihat yang tidak terlihat, misalnya kemampuan mendeteksi kapal-kapal anomali secara realtime. Kemudian bisa melakukan prediksi modeling dari sisi stok ikan, bisa memberikan enforcement berdasarkan resiko, bisa memberikan kuota sistem yang dinamis berdasarkan arus, suhu, bisa juga memberikan automatic complaint scoring,” paparnya.
Sri Safitri menambahkan bahwa Indonesia, sebagai laboratorium kelautan yang kompleks, berada di era transisi penting dari ‘archipelago to algorithm’. Ia berpendapat Indonesia seharusnya memimpin tata kelola laut berbasis AI untuk masa depan berkelanjutan, bukan lagi hanya berdasarkan manajemen sumber daya.
“Kita tidak bisa lagi mengelola laut di abad 21 dengan sistem abad 20, nah kita lihat bahwa kapal bergerak setiap menit, begitu juga ikan. Ini itu Indonesia’s moment to lead ya terkait Ocean Impact Summit,” katanya.
Target Investasi Ekonomi Biru
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa OIS 2026 bertujuan membuka potensi ekonomi biru dari laut menjadi peluang ekonomi, keuangan/investasi, dan bisnis. KKP menargetkan lahirnya investasi skala besar dan peluang komersial di sektor blue economy, khususnya di bidang farmasi laut, serta menjadikan Indonesia sebagai gerbang ekonomi kelautan di Asia Tenggara.
