Indonesia menerima hibah empat unit kapal patroli dari Pemerintah Jepang. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Nurul Arifin, menilai bantuan ini sangat menguntungkan untuk penguatan pengamanan laut di tengah ancaman yang dinamis.
Kebutuhan Lapangan Mendesak
“Kalau kita lihat dari kebutuhan lapangan, kapal patroli seperti ini jelas membantu. Wilayah laut kita luas sekali, sementara ancaman di lapangan itu sifatnya cepat dan dinamis,” ujar Nurul Arifin dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Nurul menjelaskan bahwa hibah senilai kurang lebih Rp 200 miliar ini akan menjadi tambahan penting bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut. Ia menekankan bahwa kapal dengan karakter cepat dan lincah sangat relevan untuk mendukung patroli rutin dan meningkatkan kemampuan respons dalam menghadapi ancaman yang bergerak cepat.
Perawatan dan SDM Jadi Kunci
Meskipun menyambut baik hibah tersebut, Nurul mengingatkan bahwa manfaatnya harus dibarengi dengan kesiapan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya perawatan berkelanjutan, ketersediaan suku cadang, serta kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar kapal dapat dioperasikan secara optimal dalam waktu lama.
“Sekarang kita terbantu, itu tidak bisa dipungkiri. Ke depan harus dipikirkan juga soal perawatan, suku cadang, dan kesiapan SDM kita,” katanya.
Efisiensi Anggaran dan Kerja Sama Bilateral
Lebih lanjut, Nurul menilai hibah kapal patroli ini dapat memberikan efisiensi anggaran dengan mengurangi kebutuhan pengadaan alutsista baru. Namun, ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Jepang harus tetap berada dalam koridor politik bebas aktif.
Nurul mendorong pemerintah dan TNI untuk menjadikan hibah ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional, termasuk melalui alih pengetahuan dan pelibatan industri dalam negeri. Ia meyakini, dengan pengelolaan yang tepat, bantuan kapal patroli dari Jepang dapat menjadi keuntungan strategis bagi Indonesia sekaligus mempererat kerja sama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan.
