Berita7 — TANGERANG – Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bina Bangsa (UNIBA) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) MPR RI. Acara yang mengusung tema ‘Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Keterbukaan Informasi dan Penguatan Kelembagaan’ ini bertujuan untuk menciptakan ruang dialog konstruktif antara lembaga negara, akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum MPR RI, Agus Subagyo, dalam sambutannya menyatakan bahwa FKP merupakan wujud komitmen Setjen MPR RI dalam membangun budaya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan partisipatif. “Forum ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Agus menekankan pentingnya kepercayaan publik sebagai modal sosial yang krusial bagi penguatan legitimasi institusi negara. Ia merujuk pada hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 yang menempatkan MPR RI pada posisi yang baik di antara lembaga negara lainnya. Namun, capaian ini harus menjadi pengingat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kepercayaan itu sesuatu yang sangat rapuh. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang, tetapi dapat hilang hanya karena satu kesalahan kecil. Oleh karena itu, kepercayaan publik harus dibangun dengan fondasi yang kuat,” tegas Agus. Ia menambahkan bahwa penguatan kepercayaan tidak cukup hanya melalui komunikasi atau seremoni, melainkan harus diwujudkan melalui konsistensi pelayanan berkualitas dan komitmen perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks pelayanan publik, Agus Subagyo menyoroti keterbukaan informasi dan penguatan kelembagaan sebagai dua aspek vital yang perlu terus dikembangkan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mensyaratkan pelayanan harus berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Agus juga menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan mencakup tidak hanya struktur organisasi, tetapi juga nilai budaya kerja, integritas aparatur, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk adaptasi organisasi. “Penguatan kelembagaan tidak hanya berbicara mengenai struktur organisasi, tetapi juga mencakup nilai budaya kerja, integritas aparatur, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan agar organisasi dapat terus belajar dan beradaptasi,” jelasnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga MPR RI, Susan Andriyani, menambahkan bahwa pelaksanaan FKP merupakan bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI. Ia menyebutkan dua layanan utama yang dimiliki biro tersebut, yaitu penerimaan kunjungan kelembagaan dan layanan data informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Forum konsultasi publik ini merupakan wadah untuk menghimpun masukan terhadap standar pelayanan yang kami susun. Masukan dari Bapak, Ibu, dan seluruh peserta sangat berarti bagi kami sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya,” tutup Susan.

Forum ini menghadirkan tiga narasumber kompeten: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Budi Muliawan; Penelaah Teknis Kebijakan KemenPAN-RB, Rizky Dwiputra Restavie B; dan Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB, Dian Ayu Puspitasari. Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hubungan Antarlembaga MPR RI, Indra Ardianto.

Melalui FKP ini, Setjen MPR RI berharap dapat memperoleh masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan standar pelayanan publik dan membangun budaya perbaikan berkelanjutan demi memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.