Banda Aceh – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada Rabu (11/2/2026) untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang dan longsor yang melanda delapan kabupaten di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut ditujukan bagi warga terdampak di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, sebagai wujud kehadiran negara di masa pemulihan pascabencana.
Duka dan Harapan untuk Aceh Bangkit
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, menyampaikan duka mendalam atas dampak bencana yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerusakan signifikan pada rumah, fasilitas umum, dan sumber penghidupan masyarakat. Ia menekankan bahwa proses pemulihan harus mencakup aspek pembangunan fisik serta pemulihan harapan dan martabat keluarga yang terdampak.
“Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan,” ungkap Ibas dalam keterangan resminya.
Ibas mengapresiasi respons cepat Pemerintah Aceh, para kepala daerah, aparat, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bergerak sejak akhir tahun 2025. Ia menyoroti semangat gotong royong warga Aceh sebagai kekuatan vital dalam menghadapi masa sulit.
“Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana,” ujarnya.
Ia optimistis Aceh dapat bangkit melalui rekonstruksi yang terencana dan berbasis data, sejalan dengan verifikasi yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak Desember 2025 hingga awal 2026. Ibas juga menegaskan kewajiban negara untuk hadir secara adil dan manusiawi dalam pemulihan.
“Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana,” tegasnya.
Ibas mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk menjadikan bencana ini sebagai momentum penguatan mitigasi dan pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan masa depan anak-anak.
“Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi,” tambahnya.
MPR RI berkomitmen mengawal proses pemulihan agar berjalan sesuai amanat konstitusi.
“Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak,” ucap Ibas.
“Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera,” tutupnya.
Tindak Lanjut Laporan Gubernur Aceh
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menjelaskan bahwa kunjungan delegasi Pimpinan MPR RI ke Aceh merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). Pertemuan tersebut membahas laporan mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang terjadi.
“Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Muzani.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan bahwa masih terdapat puluhan ribu kepala keluarga yang mengungsi, sehingga percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sangat dibutuhkan.
“Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa bencana tersebut telah merusak fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dayah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur dan sektor ekonomi masyarakat.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Kebutuhan Mendesak
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa bencana ini juga berdampak pada beberapa provinsi di Sumatera. Pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya bagi Aceh.
Pemerintah Aceh telah menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk percepatan pemulihan, di antaranya:
- Distribusi bantuan ternak sapi meugang.
- Dukungan kelistrikan bagi 13 desa terdampak melalui penyediaan genset.
- Percepatan pembangunan hunian sementara, termasuk dukungan skema dana tunggu.
- Usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana ditanggung melalui APBN.
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) khusus penanganan korban banjir.
- Percepatan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memastikan layanan dasar, kepastian hunian, dan pemulihan sosial-ekonomi berjalan cepat dan terukur.
Menanggapi hal tersebut, MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh dan mengapresiasi kerja keras Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat.
MPR RI turut menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket perlengkapan ibadah untuk membantu masyarakat terdampak dalam menghadapi masa pemulihan sekaligus menyambut bulan Ramadhan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman, serta Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah. Turut hadir pimpinan dari seluruh fraksi di MPR RI, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, dan Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan juga turut hadir. Dari pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H. Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid.
