Davos, Swiss – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyerukan aksi kolektif global untuk memulihkan ekosistem laut yang menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, pencemaran, dan penangkapan ikan ilegal.
Ancaman Masif Terhadap Lautan
Kerusakan laut yang kian masif menjadi ancaman nyata bagi dunia. Menteri Trenggono mengingatkan bahwa pemanasan laut, peningkatan keasaman, penurunan stok ikan, dan pencemaran laut adalah masalah mendesak yang membutuhkan perhatian bersama. “Lautan kita memanggil kita semua untuk bertindak bersama menyelamatkan, dan mengelolanya dengan tanggung jawab,” ungkap Trenggono dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan Trenggono dalam acara Velocity of the Blue Economy, yang merupakan bagian dari rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Selasa (22/1). Ia menekankan kesiapan Indonesia, melalui program-program Ekonomi Biru, untuk memimpin upaya global dalam melindungi ekosistem laut.
Indonesia Pimpin Upaya Ekonomi Biru
Trenggono menegaskan bahwa laut memiliki sejarah, identitas, dan masa depan yang tak terpisahkan bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia siap memimpin upaya bersama untuk melindungi ekosistem laut dari kerusakan yang semakin meluas.
Ia juga menyoroti pentingnya tindakan cepat dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah-langkah konkret, termasuk perluasan kawasan konservasi laut yang ditargetkan mencapai 97,5 juta hektare pada 2045, dari capaian saat ini lebih dari 30 juta hektare.
Selain itu, sistem penangkapan ikan akan diatur melalui sistem kuota untuk meminimalkan penangkapan berlebih dan illegal fishing. Budidaya perikanan juga terus dikembangkan secara inovatif, berkelanjutan, dan inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga dilindungi dari aktivitas ekonomi yang berpotensi mendegradasi ekosistem.
Peran Karbon Biru dan Penanganan Sampah Laut
Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon biru terbesar di dunia, menyimpan sekitar 17 persen karbon biru global. Ekosistem pesisir ini berperan penting sebagai penyerap karbon, pengatur iklim global, dan penjaga kesehatan laut. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya menangani sampah laut dengan mengintegrasikan aksi di darat dan laut.
Pandangan Uni Eropa dan Ekonomi Biru
European Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, Apostolos Tzitzikostas, menambahkan pandangannya mengenai implementasi ekonomi biru. Menurutnya, ekonomi biru tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga daya saing dan keamanan. Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut, pihaknya mendorong penggunaan bahan bakar alternatif di sektor maritim dan pelayaran guna mengurangi sebaran karbon di laut.
“Apa yang tengah kami siapkan di Uni Eropa adalah Strategi Uni Eropa untuk Pelabuhan dan Sektor Maritim, yang akan menjawab seluruh tantangan saat ini, termasuk juga pengembangan ekonomi biru,” paparnya.
Indonesia Tuan Rumah Ocean Impact Summit 2026
Pada pertemuan tersebut, Menteri Trenggono juga mengumumkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit 2026 pada Juni 2026 di Bali. Acara ini akan mempertemukan para pemimpin dunia, pelaku bisnis, dan ahli untuk menghasilkan aksi nyata bagi tata kelola laut yang berkelanjutan.
Pertemuan Velocity of the Blue Economy dihadiri oleh perwakilan negara dan organisasi global peserta WEF 2026. Isu kelautan menjadi salah satu fokus utama WEF 2026, dibuktikan dengan peluncuran inisiatif Blue Davos dan penetapan 2026 sebagai Year of Water untuk upaya terintegrasi dalam tata kelola laut dan perairan tawar demi menjaga stabilitas ekonomi, ketahanan iklim, dan pangan.
