Batam – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan peran krusial kepala daerah dalam keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Menurutnya, bupati, wali kota, hingga gubernur memegang kendali utama dalam menjangkau dan menetapkan siswa yang berhak mendapatkan pendidikan gratis melalui program ini.
Penegasan tersebut disampaikan Gus Ipul saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang diselenggarakan di Batam pada Selasa, 20 Januari 2026. Tema utama dialog yang diangkat adalah ‘Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah’.
Peran Kepala Daerah dalam Penentuan Siswa
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Selasa (20/1/2026). Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Pemerintah secara proaktif menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, yang teridentifikasi dalam kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS) turut berperan. Setelah asesmen lapangan dilakukan, data calon siswa akan diserahkan kepada kepala daerah untuk diverifikasi sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
“Setelah tiga-tiganya setuju, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua datanya, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat,” urai Gus Ipul mengenai alur penetapan siswa.
Sekolah Rakyat sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari strategi pengentasan kemiskinan yang terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain menyediakan pendidikan gratis berkualitas, program ini juga memberikan berbagai fasilitas pendukung bagi siswa, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lebih lanjut, orang tua siswa juga dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi dan diarahkan untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Tujuannya agar dampak sosial dari program ini dapat dirasakan secara menyeluruh oleh keluarga siswa.
Pesan untuk Kepala Daerah
Oleh karena itu, Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan proses penetapan siswa dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme, tanpa adanya intervensi dari kepentingan tertentu.
“Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini,” tegasnya.
“Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan,” imbuhnya.
Perkembangan Program Sekolah Rakyat
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi. Program ini telah mendukung total 15.945 siswa, dibantu oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Seiring dengan berjalannya program rintisan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga telah dimulai di 104 titik di berbagai wilayah Indonesia, sebagai upaya nyata untuk memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
