Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menargetkan pembangunan puskesmas darurat di wilayah terdampak bencana di Sumatera dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadan 2026. Pembangunan fasilitas kesehatan sementara ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal selama masa pemulihan pascabencana.
Penanganan Infrastruktur Pascabencana
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026), Dody Hanggodo memaparkan berbagai upaya penanganan pascabencana. Pihaknya tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga melakukan pembersihan lumpur di berbagai fasilitas publik.
“Kami juga turut menangani pembersihan lumpur-lumpur di pasar, di madrasah, di sekolah, fasilitas-fasilitas kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan di beberapa tempat lainnya. Dari 171 lokasi yang sudah kita tangani, 120 sudah bisa kita fungsikan,” ujar Dody.
Pembangunan Hunian Sementara dan Puskesmas Darurat
Selain itu, pemerintah juga membangun hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana. Sebanyak 1.200 unit hunian sementara disiapkan dan didistribusikan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa Kementerian PUPR diminta oleh Menteri Kesehatan untuk menyiapkan puskesmas darurat di dua lokasi spesifik, yaitu di Aceh Tenggara dan Aceh Timur. “Ini kami targetkan puskesmas sementaranya bisa selesai paling lambat sebelum bulan Ramadan 2026 atau sebelum tanggal 15 Februari 2026,” jelasnya.
Untuk pembangunan puskesmas permanen, Dody berharap dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. “Untuk pekerjaan puskesmas yang permanen, kami harapkan di akhir 2026 bisa kami selesaikan yang dua ini,” sambung dia.
Progres Rehabilitasi Infrastruktur
Menteri Dody mencatat bahwa progres rehabilitasi infrastruktur pascabencana telah mencapai sekitar 23 persen. Perbaikan jaringan irigasi yang mengaliri area persawahan menjadi salah satu prioritas utama.
“Dari total yang sudah kami rehabilitasi hingga hari ini, ada sekitar sudah hampir 23 persen, dan kami targetkan sesuai dengan diskusi dengan Kementerian Pertanian, irigasi-irigasi ke arah sawah-sawah yang yang sudah mulai tanam dengan dengan koordinasi dengan Kementerian Pertanian akan kami prioritaskan,” jelasnya.
Terdapat 13 bendung nasional dan sekitar 47 bendung daerah yang terdampak bencana. Namun, progres penanganan bendung masih terbatas karena fokus awal adalah penanganan sungai.
“Tapi karena masih sangat panjang sungai-sungai yang terdampak, progres kami per hari ini baru baru mungkin mencapai 52 persen. Targetnya per Oktober 2026, kami sudah selesai menangani kurang lebih 77 sungai nasional yang terdampak dan 43 sungai daerah yang terdampak,” ujarnya.
Pembangunan Sabo Dam dan Check Dam
Pemerintah juga mengusulkan pembangunan sejumlah sabo dam dan check dam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Infrastruktur ini ditargetkan rampung paling lambat pada Oktober 2028.
“Maka kemudian kami mengusulkan pembangunan beberapa sabo dam dan check dam yang kami targetkan selesai selambatnya di Oktober 2028,” lanjut dia.
Pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum
Sebanyak 176 sistem penyediaan air minum (SPAM) terdampak bencana. Saat ini, hampir 70 persen SPAM telah difungsikan kembali.
“Kami mengidentifikasi ada 176 SPAM yang terdampak, dan alhamdulillah sudah hampir 70 persen yang sudah bisa kita selesaikan, dan kami targetkan semua bisa fungsional selambatnya tanggal 15 Februari 2026. Untuk permanen, kami menargetkan sampai dengan Agustus 2028,” tutur Dody.
