Agam – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung progres perbaikan ruas Jalan Malalak-Bukittinggi di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Kunjungan pada Rabu (28/1/2026) ini bertujuan mempercepat pemulihan jalan vital tersebut pascabencana yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat.
Jalan Malalak merupakan jalur penghubung antarwilayah di Sumbar yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang pada 26 November 2025. Peristiwa itu menyebabkan putusnya jembatan, terhentinya aktivitas ekonomi, penutupan pasar, dan terganggunya akses pendidikan karena warga terpaksa menyeberangi sungai.
Peninjauan ini dihadiri pula oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benny Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Kepala BWS Sumatera V Naryo Widodo, serta jajaran pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Andre Rosiade menegaskan kehadiran Menteri PU di lapangan menunjukkan komitmen negara dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Ia menekankan pemulihan Jalan Malalak harus dilakukan secara tuntas dan permanen. “Jembatan ini sempat putus total dan aktivitas masyarakat lumpuh. Anak-anak sekolah harus menyeberang sungai. Karena itu kami mendorong agar penanganannya cepat, tetapi juga permanen dan aman ke depan,” ujar Andre di lokasi peninjauan.
Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan Kementerian PU telah memasang dua unit Jembatan Bailey sebagai solusi darurat untuk menjaga mobilitas dan arus logistik tetap berjalan, diselesaikan dalam dua minggu pascabencana. “Selain jembatan sementara armco dan Bailey, kami sedang menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen. Kondisi geografis Malalak cukup menantang karena curam, rawan longsor, dan berada di kawasan hutan lindung serta cagar budaya, sehingga desainnya harus benar-benar matang,” kata Dody.
Dody menambahkan, Kementerian PU juga mengkaji pembangunan sabo dam untuk mitigasi bencana. Infrastruktur ini dirancang menahan aliran material dari pegunungan yang bermuara ke kilometer 74, titik yang terputus akibat banjir bandang, guna mencegah jalan kembali terisolasi.
Untuk pemulihan menyeluruh Jalan Malalak, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 667 miliar dari APBN tahun anggaran 2026-2027. Dana ini mencakup perbaikan jalan, pembangunan jembatan permanen, dan upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Selain infrastruktur jalan dan jembatan, Kementerian PU juga mulai memulihkan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V dengan usulan anggaran sekitar Rp 400 miliar. Pemulihan irigasi sangat krusial bagi mayoritas warga Malalak yang berprofesi sebagai petani.
Menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran, Dody memastikan fungsi Jembatan Bailey akan dijaga untuk kelancaran distribusi logistik. Kementerian PU juga menyiapkan antisipasi penyediaan air bersih, termasuk pembangunan sumur bor di masjid-masjid jika terjadi gangguan pasokan.
Pemerintah pusat juga menggulirkan program Padat Karya untuk pemulihan ekonomi warga terdampak bencana, melibatkan sekitar 40 ribu tenaga kerja lokal di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. “Sesuai arahan Presiden Prabowo, masyarakat terdampak bencana tidak boleh terganggu ekonominya. Karena itu kami libatkan langsung warga dalam program Padat Karya,” tegas Dody.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik komitmen pemerintah pusat. Ia menilai penanganan Jalan Malalak sangat menentukan kelancaran konektivitas serta pemulihan ekonomi Sumatera Barat. “Jalan Malalak ini sangat vital. Kami berharap penanganannya tidak hanya cepat, tetapi juga aman dan berorientasi mitigasi bencana ke depan,” pungkas Mahyeldi.
