Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Pas) untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap isu remisi bagi warga binaan. Permintaan ini dilontarkan karena persoalan remisi kerap kali menimbulkan keluhan.
Pentingnya Perhatian pada Remisi dan Pembebasan Bersyarat
“Kemudian masalah remisi dan PB (pembebasan bersyarat) yang selalu menjadi bagian komplain, tolong diperhatikan betul Pak Dirjen,” ujar Menteri Agus dalam siaran langsung di akun YouTube KemenImipas, Senin (5/1/2025).
Dalam pengarahan awal tahunnya, Agus menekankan pentingnya bekerja dengan hati nurani. Ia berharap pendekatan ini dapat mengarahkan jajaran Kementerian Imipas kepada tindakan yang lebih baik.
“Dan saya minta kita semua bekerja dengan hati. Kalau kita masih hidup, kita bekerja dengan hati, mudah-mudahan dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang baik,” tuturnya.
Semangat Baru dengan Seragam Baru
Agus juga mendorong agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Imipas dapat bekerja secara padu. Ia berharap seragam baru yang dikenakan oleh para ASN dapat membangkitkan semangat baru dalam bekerja.
“Seragam ini tentunya mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, pada saat yang lalu pernah digunakan sebagai seragam di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita, untuk menyatukan langkah bersama-sama, menjaga kementerian ini secara bersama-sama agar kementerian ini tetap eksis sebagaimana apa yang menjadi harapan kita semua,” jelasnya.
Menjaga Amanah dan Nama Baik Institusi
Lebih lanjut, Menteri Agus mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Imipas untuk senantiasa menjaga nama baik institusi serta amanah jabatan yang diemban.
“Gunakan amanah dan jabatan serta kewenangan, ini merupakan kekuatan yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita sekalian untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ucapnya.
Remisi Sebagai Penghargaan Selektif
Sebelumnya, Agus Andrianto menjelaskan bahwa remisi merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah yang diberikan secara selektif berdasarkan berbagai pertimbangan. Ia berpesan agar Ditjenpas tidak ragu menghadapi keluhan terkait pemberian remisi.
“Pemberian remisi bukan hanya penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, tapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agus pada Jumat (28/3/2025).
Agus menegaskan bahwa Kementerian Imipas melalui Ditjenpas memiliki kewenangan untuk menolak pengajuan remisi narapidana, terutama jika pertimbangan utamanya adalah keamanan masyarakat.
“Jadi nggak usah takut untuk kalau ada yang komplain, ‘Kenapa saya tidak diberikan hak saya sesuai dengan ketentuan undang-undang’. ‘Ya anda boleh mengajukan hak, kita juga punya hak menolak dengan berbagai pertimbangan mungkin berdampak luas kepada masyarakat’,” pungkasnya.
