Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendesak kepolisian untuk segera mengusut tuntas dugaan teror yang menimpa sejumlah influencer. Para influencer ini diduga menjadi sasaran teror setelah melontarkan kritik terkait penanganan banjir dan longsor di Sumatera.
Seriusi Dugaan Teror, Minta Penyelidikan Tuntas
Pigai menegaskan bahwa setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku. “Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai, dalam keterangannya, Jumat (02/01/2025).
Ia mengapresiasi kebebasan berpendapat yang dimanfaatkan oleh siapa pun, termasuk para influencer. Namun, Pigai mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan terkadang bergeser menjadi serangan pribadi atau institusi. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai strategi playing victim untuk menaikkan popularitas di media sosial.
“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” tegas Pigai.
Kebebasan Berpendapat dan Potensi Manipulasi
Pigai mengingatkan para influencer untuk tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku teror tanpa adanya penyelidikan yang jelas dari aparat penegak hukum. Ia menyoroti praktik penggiringan opini yang seringkali menggunakan logika sesat, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat.
Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersikap rasional dan objektif dalam menilai informasi di media sosial, serta tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut.
Penanganan Bencana Sumatera dan Sikap Pemerintah
Menyinggung penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur, sebagai upaya pemulihan masyarakat terdampak.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang teror terjadi, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer, namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi popularitas semata.
