Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan masih adanya persoalan ketidaktepatan sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ia mencatat, sebanyak 54 juta penduduk miskin belum menerima PBI JK, sementara di sisi lain, sekitar 15 juta orang yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima.
Temuan ini disampaikan Gus Ipul dalam rapat koordinasi bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).
Ketidaksesuaian Data Penerima PBI JK
Gus Ipul menjelaskan bahwa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih terdapat penduduk dari desil 1 dan 5 yang belum terdaftar sebagai penerima PBI JK. Sebaliknya, sebagian penerima berasal dari desil 6 hingga 10.
“Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” ujar Gus Ipul.
Ia merinci, “Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih, di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu.”
Data tersebut, menurut Gus Ipul, diperoleh dari pembaruan data pada tahun 2025. Oleh karena itu, Kementerian Sosial mulai memanfaatkan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan.
Upaya Perbaikan dan Verifikasi Data
“Kita masih perlu melakukan cross-check lebih luas lagi, karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-cross-check hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal ini, Gus Ipul menyatakan adanya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara cepat. Namun, ia mengakui upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar data menjadi semakin akurat dari tahun ke tahun.
“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, terjadi pengalihan data secara bertahap mulai Mei 2025 hingga Januari 2026. Gus Ipul mengklaim langkah ini berhasil menurunkan angka inclusion error dan exclusion error secara signifikan.
Exclusion error merujuk pada kondisi di mana seseorang yang seharusnya berhak menerima PBI justru tidak mendapatkannya. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika seseorang yang tidak berhak malah terdaftar sebagai penerima.
“Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK,” tutup Gus Ipul.
