Berita7 — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengunjungi kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta Selatan. Pertemuan ini membahas sejumlah kritik dan masukan yang diterima Kementerian Sosial terkait pengadaan anggaran dalam program “Sekolah Rakyat”.

Gus Ipul menyatakan bahwa masukan dari ICW sangat berharga bagi keberlangsungan program tersebut. “Saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat,” ujar Gus Ipul kepada wartawan seusai pertemuan pada Jumat (24/7/2026).

Ia menambahkan, dirinya bersama Wakil Menteri akan menindaklanjuti dan mendalami temuan tersebut untuk mengambil langkah nyata. Tujuannya adalah untuk memitigasi dan menghindari praktik-praktik yang tidak baik di masa mendatang. Hal ini diharapkan agar program “Sekolah Rakyat” dapat benar-benar sesuai dengan visi Presiden, yakni menyediakan pendidikan berkualitas bagi keluarga yang kurang mampu.

Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa kajian mengenai program “Sekolah Rakyat” telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mencatat adanya kesamaan temuan antara ICW, Irjen, dan BPK.

“Ada kesamaan temuan-temuan yang diberikan oleh ICW maupun juga oleh Irjen dan juga yang ada di BPK. Jadi ini ada hal-hal yang sama yang kita harapkan nanti jadi perbaikan ke depan, ya, jadi perbaikan untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Sosial,” jelasnya.

Mensos menegaskan kesiapannya untuk menerima kritik dan masukan dari berbagai pihak, terutama jika disertai data yang akurat. “Yang terakhir, kami sangat terbuka, ya, kritik, saran dari pihak manapun, apalagi dilakukan dengan melampirkan data-data yang akurat. Apa yang disampaikan oleh ICW semuanya itu dilampiri dengan data-data yang sangat akurat,” katanya.

Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina menjelaskan bahwa lembaganya memang tengah mengkaji program “Sekolah Rakyat” dengan fokus pada keadilan dan inklusivitas pendidikan, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Almas memaparkan, ICW memiliki data yang menunjukkan bahwa program “Sekolah Rakyat”, sebagai program baru, rentan terhadap tindak pidana korupsi. Catatan ICW mencakup pemilihan metode pengadaan, dugaan markup harga, serta isu terkait penyedia yang berulang.

Ia berharap data yang diberikan dapat menjadi masukan berharga bagi Gus Ipul untuk mencegah praktik korupsi. “Sehingga nanti kami sebagai masyarakat sipil yang punya komitmen untuk mengawal program-program strategis pemerintah yang kita tahu sangat rentan potensi korupsinya gitu, tentu itu tidak kita harapkan begitu ya di tengah situasi ekonomi dan keterbatasan anggaran saat ini,” tuturnya.

Almas menambahkan, spirit ICW adalah mencegah uang publik yang memiliki kerentanan korupsi tinggi agar tidak mengurangi manfaat yang seharusnya diterima publik. “Jadi spirit-nya ICW adalah jangan sampai uang publik begitu itu kemudian punya kerentanan korupsi yang tinggi dan benefit untuk publiknya akhirnya sangat kurang,” pungkasnya.