Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak akan dikurangi. Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan iuran kesehatan kepada 96,8 juta orang.
Alokasi Tetap, Fokus pada Ketepatan Sasaran
“Alokasi PBI ini tidak dikurangi, alokasinya tetap untuk 96,8 juta penerima manfaat. Alokasinya tetap, tetapi dialihkan kepada mereka yang memenuhi kriteria sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, pada Kamis (19/2/2026).
Langkah pemerintah saat ini berfokus pada pemutakhiran data melalui proses ground check. Tujuannya adalah memastikan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Dua Jalur Pemutakhiran Data
Gus Ipul menjelaskan, proses pemutakhiran data ini dijalankan melalui dua jalur. Jalur pertama adalah pendataan formal yang dimulai dari tingkat RT/RW, Musyawarah Desa, hingga Dinas Sosial, yang kemudian diolah oleh BPS menggunakan aplikasi SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
Jalur kedua adalah partisipasi masyarakat. Warga dapat melaporkan atau menyanggah data melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi ‘Cek Bansos’, fitur DTSEN, Command Center di nomor 021-171, hingga WA Center di 08877171171.
“Saya mengundang seluruh masyarakat untuk terlibat di dalam pemutakhiran tentu dengan melampirkan hal-hal yang penting untuk bisa ditindaklanjuti. Misalnya foto aset-aset KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau calon KPM, token listrik, mungkin juga nanti ada aset-aset yang lain yang bisa dijadikan sumber utama untuk melakukan ground check,” katanya.
Proses Ground Check dalam Dua Tahap
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, merinci bahwa proses ground check data akan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama akan segera dimulai setelah pencanangan hari ini, diikuti pelatihan minggu depan, dan pelaksanaan lapangan yang ditargetkan selesai pada 14 Maret 2026.
“Tahap yang pertama adalah akan segera dimulai karena hari ini adalah pencanangan, kemudian besok akan dilakukan pelatihan, minggu depan akan mulai dilakukan pelaksanaan lapangan, dan ini akan kami selesaikan pada tanggal 14 Maret 2026,” jelas Amalia.
Tahap pertama ground check akan mencakup 106.153 individu atau sekitar 104.000 keluarga. Sementara itu, tahap kedua dijadwalkan setelah libur Lebaran, dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung selama satu bulan. Tahap kedua akan menyasar sekitar 11 juta individu atau 5,9 juta keluarga.
