Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengajak masyarakat, khususnya jajaran pemerintah daerah, untuk menghidupkan kembali gerakan ‘peduli tetangga’. Inisiatif ini digagas agar tidak ada lagi keluarga yang luput dari perhatian, terlebih jika mengalami kesulitan ekstrem tanpa diketahui oleh lingkungan sekitarnya.
Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat berdialog dengan awak media di Selalu Ada Kopi, Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/2/2026). Respons ini muncul menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga orang tuanya tidak mampu membelikan buku dan alat tulis.
“Kita turut berduka dan sungguh-sungguh prihatin. Ini jadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ada tetangga yang kesulitan, tapi kita tidak tahu. Ada keluarga-keluarga yang penderitaannya luput oleh kita,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).
“Maka saya mengajak kita semua, baik pemerintah daerah dan masyarakat, ini saat yang baik di awal tahun kita memulai suatu gerakan peduli tetangga. Mari kita peduli kepada sekitar kita, jangan sampai luput dari perhatian kita jika ada keluarga-keluarga yang sesungguhnya membutuhkan bantuan kita,” imbuhnya.
Pentingnya Data Akurat
Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tersebut secara gamblang memperlihatkan betapa krusialnya data yang akurat. Selama ini, data perlindungan sosial masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, yang berakibat pada intervensi pemerintah yang kerap tidak terintegrasi.
“Dulu data kita belum akurat, sehingga intervensi kita juga belum akurat, belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena itu Presiden Prabowo sedari awal menjabat itu memerintahkan konsolidasi data,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 sebagai landasan penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui kebijakan ini, pengelolaan data diperkuat dan dimutakhirkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah secara berkala.
Menurut Gus Ipul, pembenahan data bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat dinamikanya yang sangat cepat. Setiap hari terjadi kelahiran, kematian, perpindahan domisili, pernikahan, hingga perubahan kondisi sosial-ekonomi yang dapat memengaruhi kelayakan seseorang untuk menerima bantuan.
“Ini baru pertama kalinya kita punya upaya data tunggal yang benar-benar kita konsolidasikan. Maka perlu kerja keras untuk data ini terus dimutakhirkan,” ujarnya.
Partisipasi Publik dalam Pemutakhiran Data
Gus Ipul juga mendorong partisipasi publik agar proses pemutakhiran data dapat berjalan dua arah. Masyarakat kini dapat mengecek status desil mereka dan mengajukan koreksi melalui aplikasi Cek Bansos yang telah diperbarui dengan fitur DTSEN.
“Silakan cek. Kalau merasa tidak sesuai, bisa koreksi dengan melampirkan informasi yang diperlukan. Nanti diverifikasi dan divalidasi,” paparnya.
Selain melalui jalur formal seperti RT/RW, desa/kelurahan, hingga dinas sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyediakan kanal pelaporan dan pengaduan. Kanal tersebut meliputi Command Center 171 dan layanan lain seperti Whatsapp yang sedang dalam tahap finalisasi untuk menampung masukan masyarakat yang lebih luas.
Penanganan Kasus di NTT dan Sekolah Rakyat
Terkait tragedi di NTT, Gus Ipul menyampaikan bahwa tim Kemensos telah melakukan asesmen di lapangan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pendampingan serta intervensi sosial.
“Orang tuanya dalam catatan kami belum pernah menerima bansos. Neneknya pernah, tetapi kemudian terputus. Ini sedang kita periksa semuanya, sekaligus jadi momentum evaluasi,” tegas Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menjelaskan mengenai Sekolah Rakyat yang memang dirancang untuk menjangkau keluarga yang selama ini ‘tak terlihat’ dan berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini memang untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau sistem. Itu gagasan Presiden. Jadi tidak ada pendaftaran terbuka, tapi penjangkauan mereka yang berada di Desil 1 dan 2, didatangi, diajak dialog, dilakukan asesmen,” ujarnya.
Penjangkauan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pendamping PKH, dinas sosial, serta BPS. Setelah melalui musyawarah dengan keluarga dan pemangku kepentingan di daerah, usulan akan ditetapkan secara berjenjang hingga ke Kemensos. Gus Ipul menegaskan arahan Presiden sangat jelas, tidak boleh ada titipan, apalagi praktik suap-menyuap.
“Ini khusus untuk keluarga yang benar-benar membutuhkan,” ucapnya.
Menutup dialog, Gus Ipul menekankan bahwa pembenahan data bukan sekadar urusan angka, melainkan menyangkut rasa keadilan dan perlindungan sosial.
“Jangan sampai data dipahami hanya deretan statistik. Di dalamnya ada keadilan. Ada perlindungan. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita bergerak bersama, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, dengan semangat peduli tetangga,” pungkasnya.
