Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan pentingnya peran aktif jajaran Dinas Sosial (Dinsos) di seluruh Kalimantan Selatan dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Ajakan ini disampaikan saat audiensi dengan para Kepala Dinsos provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026).
Pengawasan Bansos dan Pentingnya Data Tunggal
Gus Ipul menegaskan bahwa bansos, baik yang bersumber dari pusat maupun daerah, harus diawasi bersama. “Bantuan itu langsung ke rekening penerima manfaat dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun,” tegasnya dalam keterangan tertulis.
Penyaluran bansos saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Gus Ipul menjelaskan bahwa data ini bersifat dinamis dan terus diperbarui. “Data ini tiap hari berubah, karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang tiba-tiba jadi kaya, ada yang tiba-tiba jadi miskin,” paparnya.
Ia mencontohkan keberhasilan pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi pada tahun 2025. Hasil uji lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara data lama dan data hasil pemutakhiran. “Setelah diuji di lapangan, tingkat kesalahannya bisa ditekan jauh lebih rendah, dan target kita ke depan adalah menurunkan error data di bawah 10 persen, supaya bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujar Gus Ipul.
Pemutakhiran data ini menjadi tugas bersama antara Kementerian Sosial dan Dinsos daerah, mengingat perubahan data berdampak langsung pada pola penerima bansos. Gus Ipul menegaskan tidak ada lagi keluarga penerima manfaat yang otomatis menerima bansos secara terus-menerus. Penyaluran kini dilakukan secara bertahap per triwulan berdasarkan hasil pemutakhiran data terbaru.
Bansos untuk Kemandirian, Bukan Ketergantungan
Lebih lanjut, Gus Ipul menyatakan bahwa bansos tidak dimaksudkan untuk membuat penerima ‘dininabobokan’, melainkan sebagai bagian dari proses menuju kemandirian. “Bansos itu sifatnya sementara, tujuan akhirnya adalah agar penerima manfaat bisa berdaya dan mandiri, tidak terus menerus bergantung pada bansos,” ucapnya.
Penguatan Layanan Sosial dan Program Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya penguatan peran Dinsos dalam melayani 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS). Ia mendorong setiap daerah memiliki fasilitas layanan dasar, seperti rumah singgah, sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial.
Audiensi juga membahas tindak lanjut program Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan, termasuk progres pembangunan sekolah permanen dan kesiapan lahan. Gus Ipul menegaskan penentuan siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui mekanisme yang ketat, berbasis data, dan ditetapkan oleh kepala daerah tanpa adanya titipan.
“Kita harus gandeng tangan. Kementerian Sosial tidak akan meninggalkan daerah. Semua program ini hanya bisa berjalan kalau pusat dan daerah bergerak bersama,” pungkasnya.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala Pusdiklatbangprof Kemensos Afrizon Tanjung, Kepala Biro Umum Salahuddin Yahya, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Sosial kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
