Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberikan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan. Dukungan ini mengemuka seiring dengan peluncuran 11 Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) di tingkat Polda dan 22 Satuan Reserse PPA dan PPO di tingkat Polres.
Peningkatan Pelayanan Publik
Rini Widyantini menyatakan bahwa pembentukan unit-unit baru ini merupakan peningkatan dari satuan yang sebelumnya telah menjalankan fungsi penindakan kekerasan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan, serta fungsi perlindungan khusus pada remaja, anak, hingga perempuan. Ia menekankan pentingnya mendekatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini adalah salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan birokrasi dan turun langsung ke masyarakat dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita harus memastikan bahwa tata kelola pemerintah itu tidak boleh hanya selesai dibalik meja saja, tetapi harus betul-betul bisa termanfaatkan di masyarakat,” ujar Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Pendekatan Ramah Korban
Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa dalam menangani kasus kekerasan pada anak dan perempuan serta perdagangan orang, Polri tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga menerapkan pendekatan yang ramah korban. Hal ini menuntut aparat penegak hukum memiliki kompetensi yang memadai dan koordinasi yang kuat, mulai dari tahap pelaporan hingga pendampingan korban.
“Pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO ini diisi SDM yang kompeten, profesional dan memiliki orientasi inklusif serta mampu mendekatkan diri pada kelompok rentan, memperlakukan korban dengan bermartabat dan memastikan layanan tidak diskriminatif,” ungkapnya.
Dengan adanya direktorat dan satuan baru ini, Rini berharap rasa aman perempuan, anak, dan kelompok rentan dapat meningkat. Ia juga mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang berkelanjutan dan berperspektif korban, mencakup pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial secara terpadu.
Komitmen Polri dan Dukungan Asta Cita
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO adalah wujud komitmen Polri untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan merespons keresahan terhadap berbagai bentuk kejahatan, termasuk yang mengancam keselamatan anak-anak, perempuan, dan perdagangan orang.
“Direktorat Reserse dan Satuan Reserse PPA-PPO harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan setiap perkara ditangani secara tuntas dengan menjunjung tinggi perspektif dan penghormatan gender,” jelas Kapolri.
Kapolri menambahkan, pembentukan unit ini juga merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya Cita keempat yang mendorong kesetaraan gender. Ia juga berharap pembentukan ini membuka peluang karir bagi Polwan.
Kolaborasi Lintas Sektor
Kapolri mengapresiasi kontribusi berbagai pihak dalam mendukung pembentukan direktorat baru ini, termasuk perwakilan internasional dari UN Women Indonesia, Australian Federal Police (AFP), dan ICITAP. Polri berkomitmen untuk berkolaborasi dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta mitra dalam dan luar negeri untuk memberikan layanan terbaik.
“Kami akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan kementerian terkait, para pemerhati, dan juga kerjasama yang kita lakukan selama ini dengan luar negeri, kerjasama dengan dalam negeri dengan seluruh stakeholder untuk betul-betul memberikan layanan terbaik,” tutupnya.
