Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan klarifikasi mengenai Traktat Keamanan Bersama yang baru saja diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut bukanlah sebuah pakta militer, melainkan hasil dari konsultasi mendalam antara kedua negara yang berlandaskan hukum internasional serta penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan masing-masing.
Bukan Hal Baru, Mengacu pada Sejarah
Sugiono menjelaskan bahwa perjanjian ini bukanlah inisiatif yang sepenuhnya baru. Ia merujuk pada traktat serupa yang pernah ditandatangani antara Indonesia dan Australia pada Desember 1995 oleh Presiden ke-2 RI Soeharto dan Perdana Menteri Australia ke-24 Paul Keating. “Yang kalau ditinjau dari sisi historisnya, perjanjian ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru, modelnya juga kita mengambil model dari apa yang disebut Lombok Treaty tadi disampaikan di tahun ’95,” ujar Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (06/02/2026).
Perjanjian ini, menurut Sugiono, akan menjadi forum konsultasi mengenai isu-isu keamanan bersama yang menjadi perhatian kedua negara. “Intinya kurang lebih seperti itu,” tambahnya.
Klarifikasi Mengenai Sifat Pakta
Menanggapi potensi kesalahpahaman, Sugiono secara tegas menyatakan bahwa Traktat Keamanan Bersama ini tidak bersifat seperti pakta pertahanan atau pakta militer. Ia membantah adanya klausul yang menyatakan bahwa ancaman terhadap salah satu negara akan dianggap sebagai ancaman bersama bagi negara lainnya. “Ini bukan merupakan pakta, ini bukan merupakan, bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah,” jelasnya.
Membangun Ruang Dialog Rutin
Lebih lanjut, Sugiono memaparkan bahwa traktat tersebut akan memfasilitasi berbagai forum konsultasi bilateral dan multilateral yang sudah berjalan. Tujuannya adalah untuk membangun ruang dialog yang rutin guna saling bertukar pandangan mengenai situasi keamanan dan kepentingan strategis kedua negara. Ia membandingkannya dengan forum konsultasi yang ada di ASEAN, serta perjanjian 2 plus 2 yang telah terjalin dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, dan Tiongkok.
“Konsultasi ini kan kita kayak misalnya foreign minister antar-ASEAN itu juga kan ada forum konsultasinya, ada retret, nanti pertemuan menteri luar negeri, ada nanti pertemuan leaders, ada summit segala macam. Dan juga ada konsultasi-konsultasi bilateral dengan Singapura kita ada, dengan, dengan Jepang itu ada 2 plus 2 juga gitu kan. Australia ada 2 plus 2, Tiongkok ada 2 plus 2 gitu kan. Kita ini saling, saling bicara lah,” urai Sugiono.
Pentingnya Kolaborasi di Tengah Dinamika Global
Sugiono menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara di tengah kondisi global yang dinamis saat ini. Indonesia dan Australia diharapkan dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai perkembangan global. “Oleh karena itu seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sesuatu yang baik dari situasi yang ada sekarang,” tutupnya.
Simak juga video terkait ajakan investasi dari Presiden Prabowo kepada Australia:
