Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyoroti krisis yang tengah melanda Myanmar, menyebutnya sebagai tantangan signifikan bagi ketangguhan dan kredibilitas ASEAN. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan Extended Informal Consultation on The Implementation of The Five-Point Consensus di Cebu, Filipina, pada Rabu (28/1/2026). Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Retreat.
ASEAN Bahas Implementasi Konsensus Lima Poin
Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, memaparkan perkembangan terkini situasi di negara tersebut. Diskusi mendalam difokuskan pada implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan prioritas kerja ASEAN ke depan dalam upaya penyelesaian krisis Myanmar. Sugiono menekankan pentingnya komitmen ASEAN dalam memastikan rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama.
“Hal ini (kunjungan utusan ke Myanmar) menunjukkan komitmen ASEAN untuk memastikan bahwa rekonsiliasi di Myanmar tetap menjadi prioritas utama,” ujar Sugiono dalam keterangannya.
Indonesia Tawarkan Dukungan Praktis
Berangkat dari komitmen bersama untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan, Sugiono berharap ASEAN dapat terus terlibat secara konstruktif dan konsisten dalam mendukung proses perdamaian di Myanmar. Indonesia secara khusus mengapresiasi upaya Menteri Luar Negeri Filipina yang telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak di Myanmar, menilai langkah tersebut sebagai kontribusi nyata yang relevan.
Ke depan, dibutuhkan upaya-upaya terukur dan kreatif untuk membangun stabilitas yang langgeng dan inklusif, serta fondasi yang kokoh bagi proses pembangunan bangsa (nation-building) Myanmar. Sebagai bentuk komitmen konkret, Indonesia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dengan seluruh pihak terkait di Myanmar.
“Indonesia juga terbuka untuk menawarkan dukungan praktis, termasuk berbagi pengalaman berharga kami dalam pembangunan bangsa, proses rekonsiliasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah,” pungkas Menlu.
Konteks Pemilu dan Krisis Kemanusiaan Myanmar
Saat ini, Myanmar tengah menggelar pemungutan suara Pemilu tahap ketiga dan terakhir. Namun, pemungutan suara tersebut tidak diadakan di wilayah yang dikuasai pemberontak. Di daerah yang dikuasai Junta militer, para pengawas hak asasi manusia melaporkan bahwa persiapan pemilu diwarnai paksaan dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Myanmar memiliki sejarah panjang pemerintahan militer. Setelah satu dekade reformasi yang dipimpin sipil, para jenderal kembali berkuasa melalui kudeta militer pada tahun 2021. Tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi ditahan, memicu pecahnya perang saudara dan menjerumuskan negara itu ke dalam krisis kemanusiaan.
