Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, telah membentuk sebuah Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Pascabencana Sumatera. Pembentukan pokja ini melibatkan berbagai kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK dengan tujuan utama memulihkan dan membangkitkan kembali perekonomian wilayah terdampak bencana.
Fokus Pemulihan Ekonomi Pasca-Tanggap Darurat
Cak Imin menyatakan bahwa pokja ini dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan pemulihan pasca-tanggap darurat bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. “Dalam konteks inilah kami bersama-sama Menteri Sosial, Menteri UMKM, Menteri P2MI, Menteri Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi akan bersama-sama mendorong semua program-program yang kita miliki agar Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh segera pulih dan bangkit secara ekonomi,” ujar Cak Imin di gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Ia menambahkan, langkah pemberdayaan masyarakat menjadi krusial untuk memastikan warga dapat kembali produktif secara ekonomi. “Kita bertekad bahwa recovery, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca-tanggap darurat dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan. Langkah-langkah pemberdayaan itu memulai agar masyarakat untuk terus produktif, baik dalam penghasilan pendapatan maupun inovasi, kreativitas untuk terus maju dan produktif dalam ekonominya,” jelas Cak Imin.
Pokja Telah Berjalan Sejak Desember 2025
Menurut Cak Imin, Pokja Pemberdayaan Pascabencana telah aktif bekerja sejak 9 Desember 2025. Tanggal tersebut bertepatan dengan selesainya status tanggap darurat di Sumatera Barat, menandai dimulainya fase pemulihan dan rehabilitasi.
“Kita sudah mulai kerja pasca-tanggap darurat tanggal 9 Desember di Sumatera Barat. 9 Desember Sumatera Barat dinyatakan sebagai tanggap darurat sudah selesai sehingga memasuki recovery dan rehabilitasi,” ungkapnya.
Pendataan dan Rehabilitasi Aset Menjadi Prioritas
Saat ini, Pokja Pemberdayaan Pascabencana tengah fokus pada pendataan aset dan proses rehabilitasi. Cak Imin mengakui bahwa proses pendataan ini belum sepenuhnya sempurna dan masih memerlukan dorongan lebih lanjut kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan produktivitas aset yang ada.
“Yang sudah kami lakukan sampai hari ini adalah pendataan-pendataan. Tentu pendataannya belum sempurna, masih banyak pendataan aset, recovery, rehabilitasi aset yang juga akan terus kita dorong melalui pemerintah daerah agar semakin produktif,” tuturnya.
