Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti peran strategis Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program swasembada pangan nasional. Ia menguraikan bagaimana kehadiran dan arahan Kapolri menjadi kunci dalam menaikkan harga gabah di tingkat petani.
Perjuangan Menstabilkan Harga Gabah
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menceritakan pengalamannya usai Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026). Saat itu, harga gabah masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram.
“Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” ujar Zulhas.
Situasi tersebut merugikan petani yang terpaksa menjual gabah dengan harga murah, sementara keuntungan besar diraup oleh para tengkulak. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas mengambil langkah proaktif dengan mengundang Kapolri untuk menertibkan praktik tengkulak dan para pemain di pabrik pengolahan gabah.
Kapolri Turun Tangan, Harga Gabah Naik
“Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelas Zulhas mengenai strateginya.
Upaya tersebut terbukti efektif. Pemerintah kemudian berhasil menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Zulhas mengapresiasi dukungan penuh dari Polri dalam pencapaian ini.
“Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkapnya.
Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri dalam hal ini bukan sekadar simbolis, melainkan sangat strategis dalam membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan salah satu agenda utama Astacita. “Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.
Polri Siap Kawal Program Pemerintah
Menanggapi hal tersebut, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Korps Bhayangkara untuk mengawal dan menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ia menyebutkan ada 18 arahan dalam Rapim TNI-Polri yang beberapa di antaranya menjadi tugas pokok Polri.
Arahan tersebut mencakup percepatan pembangunan Sistem Pangan Pokok dan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) untuk mendukung program Lumbung Pangan Nasional (LPN), program ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Selain itu, Polri juga berkomitmen mengawal ekonomi nasional, termasuk mencegah kebocoran anggaran negara, menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, dan memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
“Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Jenderal Sigit.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang baik sangat bergantung pada terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” tutupnya.
