Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mempercepat proses verifikasi lanjutan terkait kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota di wilayah Sumatera. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menunjuk langsung Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) untuk pemulihan pascabencana di ketiga provinsi tersebut. Dalam rapat koordinasi virtual yang dipimpinnya dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Jumat (9/1/2026), Tito menekankan pentingnya pemetaan kondisi daerah.
Pengecekan Indikator Pemulihan
“Rapat ini adalah untuk kita melakukan pengecekan tentang daerah-daerah yang mana yang sudah mendekati normal, daerah mana yang belum normal, sehingga perlu memberikan, kita berikan atensi, artinya yang belum normal ini ya kita akan garap,” ujar Tito.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 52 kepala daerah atau pejabat terkait melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing kepada Mendagri. Laporan mencakup aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, data kerusakan infrastruktur pendidikan, akses jalan, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Tito menegaskan bahwa pemerintah, bersama Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait lainnya, terus bekerja keras melakukan pemulihan. Data yang diperoleh dari rapat ini akan menjadi dasar intervensi pemerintah melalui langkah-langkah teknis.
Klasifikasi dan Variabel Normalitas
Pemerintah mengklasifikasikan kondisi daerah pascabencana ke dalam tiga kategori: normal, mendekati normal, dan belum normal. “Saya berusaha untuk melihat, mencoba untuk membuat semacam patokan, benchmark tentang normality, normalitas. Normalitas ini ada diukur dari pemerintahan serta situasi masyarakat,” jelas Tito.
Tito merinci setidaknya ada lima variabel yang digunakan untuk mengukur normalitas suatu daerah pascabencana. Variabel tersebut meliputi:
- Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
- Layanan publik yang berlangsung normal.
- Akses jalan yang dapat dilalui masyarakat.
- Geliat perekonomian masyarakat.
- Rumah ibadah yang dapat difungsikan dengan baik.
Data yang terkumpul tidak hanya menjadi acuan strategi pemulihan, tetapi juga akan disampaikan kepada jajaran K/L terkait dalam rapat lanjutan di Banda Aceh. Rapat tersebut rencananya akan dihadiri oleh Wakil Ketua (Waka) DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
“Kita betul-betul bekerja berbasis data. Ini nanti akan menentukan di mana nanti Satgas ini kekuatannya akan dibawa ke mana,” kata Tito. Ia menambahkan, “Mana (daerah) yang hanya tinggal dipoles, dibantu, nggak terlalu berat, mana yang kira-kira semua kekuatan akan kita tumpahkan ke situ, kira-kira gitu.”
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat di lingkungan BPS dan Kemendagri. Hadir pula secara virtual, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Satgas, serta jajaran kepala daerah dan pejabat terkait di wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar.
