Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, pada Senin (12/1/2026).
Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Beliau sendiri dipercaya Presiden untuk menjabat sebagai Ketua Satgas dan segera mengambil langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah yang terdampak bencana.
Dalam rakor tersebut, Tito juga menghimpun berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan di Sumut, Mendagri juga telah melaksanakan forum serupa dengan Forkopimda Aceh.
Indikator Pemulihan Daerah Pascabencana
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan sejumlah indikator penting yang menunjukkan suatu daerah telah pulih pascabencana. Indikator tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pemulihan layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal.
“(Salah satu indikator penting itu) kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).
Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan dari para kepala daerah se-Sumut, Tito mengungkapkan bahwa kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun, secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan, yang ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang membutuhkan penanganan maksimal.
Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut.
Perekonomian Berangsur Pulih
Dalam forum yang sama, Tito juga menyampaikan kabar baik mengenai kondisi perekonomian.
“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Tito mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang dinilai berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatera. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat dalam mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.
Perbaikan Infrastruktur dan Normalisasi Sungai
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.
“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan (rusak), ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota (dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat),” tandas Tito.
Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumut.
