Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), mendesak para menteri Kabinet Merah Putih untuk segera memberikan perhatian dan mengambil langkah percepatan pemulihan. Fokus utama adalah pada wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari sisi pemerintahan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi.
Perhatian Lintas Kementerian
Tito Karnavian secara spesifik meminta Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, dan Menteri Ekonomi Kreatif untuk memberikan bantuan agar sektor-sektor tersebut dapat kembali bangkit. “Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, ini tolonglah ini bisa dibantu supaya mereka bisa hidup kembali terutama pasarnya juga warung-warungnya, UMKM-nya, ini perlu kerja keras,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Kamis (15/1). Rakor yang berlangsung hampir empat jam itu membahas sejumlah indikator pemulihan bencana yang masih memerlukan perhatian berbagai kementerian dan lembaga, khususnya di tiga provinsi terdampak di Sumatera. Indikator utama yang dibahas meliputi tata kelola pemerintahan, layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, akses darat, serta pemulihan ekonomi dan sosial.
Gotong Royong Kunci Pemulihan
Mendagri menekankan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan organisasi nonpemerintah akan mempercepat proses pemulihan di tiga daerah terdampak bencana.
Tito juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga nonpemerintah yang telah berkontribusi langsung membantu masyarakat di wilayah terdampak, terutama di daerah pegunungan Aceh. Beberapa lembaga yang disebutkannya antara lain Dompet Dhuafa, Palang Merah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. “Banyak sekali saya ketemu di gunung-gunung, di Bener Meriah, di Aceh, Aceh Tamiang, mereka bekerja. Saya lihat mereka enggak banyak pemberitaan, mereka bekerja. Tapi sangat dirasakan membantu (masyarakat),” ungkap Tito.
Target Pemulihan Sebelum Ramadan
Pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dapat rampung sebelum bulan Ramadan. Salah satu langkah percepatan yang akan ditempuh adalah pembersihan kawasan terdampak dan pengurangan jumlah pengungsi. Hal ini akan dilakukan melalui pemberian bantuan bagi rumah rusak ringan dan sedang agar masyarakat dapat segera kembali ke rumah masing-masing.
Bagi warga dengan rumah kategori rusak berat, diharapkan dapat berpindah ke hunian sementara (huntara). Sebagian warga juga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), yang memungkinkan mereka menempati rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal hingga proses pemulihan selesai. “Nah, itu yang kita harapkan dari Menteri Sosial, bisa menambahkan dari anggaran bencana dan anggaran yang nonbencana, yang tadi, PKH (Program Keluarga Harapan), sama untuk rumah tangga tadi, ekonomi dan peralatan perabotan. Kalau itu dibantu ini akan cepat selesai,” kata Tito.
Fokus Pemulihan Aceh: Lumpur dan Normalisasi Sungai
Untuk wilayah Aceh, Tito menilai penanganan pascabencana memerlukan upaya yang lebih berat karena masih banyak permukiman warga yang tertimbun lumpur. Oleh karena itu, fokus utama pemulihan di Aceh diarahkan pada pembersihan lumpur dan normalisasi muara sungai. “Kunci utamanya pembersihan lumpur. Kalau lumpur sudah dibersihkan, sungainya sudah dikerok, itu akan jauh lebih mudah lagi menanganinya, dan itu mungkin kalau ada tambahan pasukan, TNI-Polri, Sekolah Kedinasan 15.000 aja … saya yakin dua minggu selesai,” ujar Tito.
Peserta Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain:
- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno
- Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Djamari Chaniago
- Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
- Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin
- Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq
- Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul)
- Jajaran menteri Kabinet Merah Putih lainnya
Turut hadir pula para gubernur dari provinsi terdampak, yaitu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf; Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution; dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
