Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi melepas 1.138 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk diterjunkan ke Aceh Tamiang, guna membantu percepatan pemulihan pascabencana. Fokus utama para praja adalah kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak parah.
Pelepasan dilakukan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1/2026). Menurut Tito, pengiriman praja IPDN ini merupakan wujud nyata gotong royong pemerintah pusat dalam upaya mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan dan aktivitas ekonomi di daerah yang dilanda bencana.
“Total yang kita kirim ada 1.138 orang. Hari ini kloter pertama 413 orang, besok 414 orang, kemudian 179 orang di kloter ketiga, dan 132 orang sudah lebih dulu berada di lokasi sebagai tim advance,” ujar Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan bahwa Aceh Tamiang dipilih sebagai prioritas penugasan karena tingkat kerusakannya dinilai paling berat dibandingkan daerah lain yang juga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa indikator utama pemulihan suatu daerah adalah berjalannya kembali roda pemerintahan dan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dua indikator utama pemulihan itu pemerintahan berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Di Aceh Tamiang, dua minggu lalu dua-duanya belum berjalan optimal,” tegasnya.
Para praja IPDN ini dijadwalkan akan bertugas selama satu bulan penuh. Mereka membawa perlengkapan pribadi, mulai dari alat kebersihan seperti sekop dan cangkul, hingga logistik pribadi. Tugas mereka meliputi pembersihan kantor-kantor pemerintahan, pendampingan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang terdampak, serta upaya pengaktifan kembali layanan publik yang terhenti.
“Senjata mereka itu bukan senjata apa-apa, tapi alat pembersih. Kita ingin pemerintahan kabupaten bisa segera berjalan normal,” ucap Tito.
Selain fokus pada pembersihan kantor layanan publik, praja IPDN juga akan berkontribusi dalam pemulihan lebih dari 200 desa yang belum dapat beroperasi secara optimal pascabencana.
Mendagri menambahkan, penugasan ini merupakan bagian integral dari kurikulum IPDN dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Pengalaman ini juga akan menjadi komponen penting dalam penilaian akademik para praja.
“Ini kuliah kerja nyata yang betul-betul nyata. Mereka berhadapan langsung dengan masalah riil di lapangan dan ini jadi pengalaman luar biasa bagi mereka,” pungkasnya.
