Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan keyakinannya terhadap peran strategis Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, jejaring luas yang dimiliki Polri dapat menjadi instrumen penting untuk mengendalikan harga barang dan jasa, yang secara langsung memengaruhi tingkat inflasi.
Peran Polri dalam Mengendalikan Inflasi
Pernyataan ini disampaikan Tito usai menjadi pemateri dalam Rapat Pimpinan Polri 2026 di Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026). Ia menekankan bahwa inflasi merupakan isu krusial yang sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama terkait biaya hidup.
“Karena inflasi itu langsung menghubung ke masyarakat bahwa harga barang dan jasa. Bahkan tadi saya sampaikan survei, 60 persen lebih masyarakat itu mayoritas isu nomor satunya adalah masalah cost of living, biaya hidup. Itu sangat berpengaruh pada harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya,” ujar Tito.
Tito menambahkan, Polri, melalui Satgas Pangan dan jajaran kapolda serta kapolres, memiliki kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan di bidang ekonomi. Kemampuan intelijen ekonomi ini dinilai sangat vital.
“Di sini kami paham bahwa teman-teman kepolisian memiliki jejaring luas. Ada Satgas Pangan juga Polri, dan para kapolres-kapolda juga biasanya juga memiliki kemampuan deteksi di bidang ekonomi, intelijen ekonomi,” tuturnya.
Ia berharap sinergi ini dapat membantu menjaga inflasi di setiap daerah tetap terkendali, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga barang dan jasa.
“Ini juga bergerak paralel untuk bisa membantu mendukung menjaga inflasi di daerah masing-masing tetap terkendali, harga barang dan jasa juga terkendali dan tersedia,” lanjutnya.
Dampak Stabilitas Harga pada Keamanan
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa kelancaran pasokan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok akan berkontribusi pada terciptanya suasana yang kondusif. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat akan meningkatkan rasa aman dan stabilitas sosial.
“Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil,” ungkap Tito.
Komitmen Polri dalam Rencana Kerja Pemerintah
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan komitmen Polri untuk mendukung dan mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026, Jenderal Sigit menyatakan kesiapan Korps Bhayangkara dalam berbagai aspek, termasuk pengawalan ekonomi.
Pengawalan ekonomi tersebut mencakup pencegahan kebocoran anggaran negara, menjaga stabilitas pasar modal dari praktik ‘saham gorengan’, hingga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya menjelang bulan Ramadan melalui Satgas Pangan.
“Polri memiliki komitmen untuk mendukung dan mengawal penuh program kerja pemerintah, khususnya di bidang swasembada pangan, di bidang swasembada energi, dan juga hilirisasi, dan program-program lain yang tercatat di dalam program-program prioritas yang ada di rencana kerja pemerintah,” tegas Jenderal Sigit.
