Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera. Menurut Tito, dampak bencana di wilayah tersebut tergolong paling parah dibandingkan daerah lain yang juga terdampak.
Dampak Terberat di Aceh Tamiang
“Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang,” ujar Tito di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (3/1/2026). Ia menjelaskan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yang terdampak bencana, sebagian besar telah menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan. Di Provinsi Aceh sendiri, 11 dari 18 kabupaten yang terdampak kini kondisinya membaik. Namun, tujuh kabupaten lainnya, termasuk Aceh Tamiang, masih memerlukan perhatian khusus.
“Tujuh daerah di Aceh ini perlu atensi spesifik, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya,” tambahnya.
Karakteristik Geografis Pemicu Dampak Parah
Tito memaparkan bahwa karakteristik geografis Aceh Tamiang menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak bencana. Wilayah ini berada di sebuah cekungan dan dikelilingi oleh kawasan dataran tinggi, sehingga air dari daerah sekitar cenderung mengalir dan menggenangi Aceh Tamiang.
“Tamiang itu seperti mangkuk. Dikelilingi daerah yang lebih tinggi, sehingga banjir masuk ke wilayah cekungan ini,” jelasnya.
Definisi Pemulihan dan Tanda-tanda Awal
Lebih lanjut, Tito menguraikan bahwa pemulihan suatu daerah tidak hanya diukur dari berkurangnya genangan air atau perbaikan kerusakan fisik semata. Aspek penting lainnya adalah berfungsinya kembali roda pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pulih itu ketika pemerintahan daerah berjalan normal dan ekonomi hidup kembali. Aktivitas pasar, restoran, warung, hotel, itu berjalan,” ungkapnya.
Meskipun dua minggu sebelumnya kondisi di Aceh Tamiang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang berarti, kunjungan Tito beberapa hari lalu mencatat adanya perbaikan terbatas. “Sebagian kecil warung dan restoran sudah buka, pemerintahan juga mulai bersih, tapi ini belum cukup. Dampaknya sangat luas,” tuturnya.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pemulihan
Untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, termasuk penguatan personel dan sumber daya. Salah satu bentuk konkretnya adalah pengerahan 1.138 Praja IPDN untuk membantu berbagai kegiatan, mulai dari pembersihan kantor pemerintahan, pengaktifan kembali layanan publik, hingga pendampingan bagi aparat daerah yang terdampak bencana.
