Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Sumatera untuk segera mempercepat persiapan data masyarakat terdampak bencana serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap). Langkah ini krusial demi memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah, bersama berbagai pihak termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, sedang berupaya membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak: Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Unit-unit ini diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau bahkan hilang akibat bencana.
Tito menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah. Kesiapan tersebut mencakup penyediaan data korban yang akurat dan ketersediaan lahan yang clear and clean. Lahan yang dimaksud adalah yang memiliki status hukum jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan negatif, serta berlokasi strategis dekat dengan fasilitas sosial seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena tidak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (26/12/2025).
Berdasarkan data terbaru, groundbreaking pembangunan huntap telah dimulai di beberapa daerah di Provinsi Sumut. Pembangunan di wilayah Aceh dan Sumbar akan menyusul seiring dengan rampungnya persiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.
“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” sambungnya.
Mendagri juga menginstruksikan jajaran Pemda setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan pembangunan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan milik pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Lebih lanjut, Tito menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan yang lebih luas, termasuk skema bantuan bagi masyarakat dengan kategori rumah rusak ringan dan sedang. Kesiapan APBN ini diharapkan dapat menjangkau seluruh korban terdampak.
“(Kepada tiga gubernur) tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota (untuk kerusakan) yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan (bantuan),” tegasnya.
Pembahasan mengenai percepatan huntap ini merupakan agenda utama dalam Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, pada Kamis (25/12) kemarin. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil menteri, gubernur, dan wakil gubernur dari wilayah terdampak, serta perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, dan Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy.
