Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui adanya ratusan guru madrasah non-ASN di Probolinggo yang belum menerima tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia menjelaskan bahwa sebagian guru tidak hadir saat proses verifikasi data yang menjadi syarat pencairan.
Ratusan Guru Belum Terima TPP
Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026). Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania melaporkan bahwa masih ada 334 guru madrasah non-ASN di Kabupaten Probolinggo yang belum menerima hak mereka hingga saat ini.
“Permasalahannya bukan karena guru-guru ini tidak berhak, namun permasalahannya ada pada pemberkasan,” ujar Dini.
Menurut Dini, para guru diminta melakukan pemberkasan berulang kali, bahkan hingga empat sampai lima kali. Kondisi ini membuat banyak guru merasa lelah dan kehilangan harapan.
“Pemberkasan pertama mereka datang dengan semangat dan harapan. Pemberkasan kedua, ketiga, mereka masih semangat dan berusaha untuk mengerjakan. Namun, ketika sampai pada pemberkasan keempat, kelima, dan seterusnya, banyak guru yang akhirnya putus asa, merasa haknya tidak akan pernah dibayarkan,” kata Dini.
Dini menambahkan bahwa setiap proses pemberkasan muncul biaya tambahan yang dibebankan kepada guru, yang menjadi beban berat bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas.
Kemenag Akan Tindak Lanjuti
Menanggapi hal tersebut, Nasaruddin membenarkan adanya guru yang belum menerima TPP, meskipun ia mengklaim jumlahnya tidak mencapai 334 orang dan telah berkurang berdasarkan data per Desember.
“Memang ada yang pada saat dilakukan verifikasi, yang bersangkutan tidak datang. Padahal itu kan persyaratannya harus tawajjuh di situ ya,” ujar Nasaruddin.
“Terkait Probolinggo ya. Jadi saya kira Probolinggo data terakhir sudah tidak seperti yang disampaikan, Ibu. Sudah ada perkembangan loh, Bu. Yang data per Desember terakhir ini di kami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu, kita punya data terakhir sudah ada koordinasi dengan Kanwil barusan ini,” tambahnya.
Meskipun demikian, Nasaruddin memastikan Kementerian Agama akan menindaklanjuti persoalan ini dan menjamin hak guru akan tetap dipenuhi.
“Percayalah, ini menjadi PR kami. Yang terpenting adalah realisasinya,” tuturnya.
