Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti dampak buruk bencana alam di Sumatera yang telah menyengsarakan masyarakat. Menurutnya, bencana tersebut turut dipicu oleh regulasi yang ada, yang dinilai memberikan kemudahan bagi perusak lingkungan.
UU Dituding Beri Karpet Merah Perusak Alam
“Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan. Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ujar Megawati saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026).
Pernyataan Megawati disampaikan dalam pidato HUT ke-53 PDIP dan Rakernas PDIP yang digelar secara tertutup. Teks pidato tersebut kemudian dibagikan kepada wartawan dan diizinkan untuk dikutip oleh juru bicara PDIP, Guntur Romli.
Pembangunan Tanpa Keadilan
Megawati juga mengkritik pengalihan fungsi lahan alam yang dilakukan atas nama pembangunan. Ia menilai dalih pembangunan tersebut justru mencerminkan potret pembangunan yang tidak berkeadilan.
“Atas nama pembangunan, rakyat disingkirkan dan alam dikorbankan. Ini bukan pembangunan, melainkan pembangunan tanpa keadilan dan tanpa peradaban,” tegas Megawati.
Eksploitasi Hutan Picu Bencana Sumatera
Presiden ke-5 Republik Indonesia ini menegaskan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera bukanlah semata-mata kehendak alam, melainkan akibat ulah tangan manusia.
“Kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan, sebagai spons alam penyerap air, telah berubah menjadi ladang eksploitasi. Hutan alam dan wilayah adat dirampas, dibuka secara masif, lalu digantikan oleh tanaman monokultur berakar dangkal dan miskin daya dukung ekologis,” ungkap Megawati.
Ia menambahkan, akibat dari eksploitasi tersebut sangat jelas terlihat. “Akibatnya jelas dan nyata. Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur. Ia menghantam hilir, menyapu pemukiman, lahan pertanian, dan kehidupan rakyat kecil yang bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Krisis Peradaban Ekologis
Bagi Megawati, bencana di Sumatera merupakan cerminan dari krisis peradaban ekologis, di mana manusia telah menempatkan diri sebagai penguasa alam.
“Inilah krisis peradaban ekologis, ketika manusia menempatkan dirinya sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari kesatuan kehidupan,” pungkasnya.
